Kemudian di gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang bisa mengganggu ketertiban umum.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi semua peserta pemilu yang masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024,” ujarnya.
Terkait banyaknya baliho ataupun spanduk yang terpasang hampir di setiap sudut Pasaman Barat hal itu dianggap sebagai Alat Peraga Sosialisasi (APS) bukan APK.
Ia menyebutkan APK itu tentu ada kriteria khusus, sehingga ia dikatakan sebagai APK. Seperti mencantumkan visi dan misi, foto dan kalimat berupa ajakan.
Hal itu dikarenakan masa kampanye yang belum dimulai. Kemudian selama ini para calon ini masih berstatus sebagai calon sementara artinya itu belum bisa dikategorikan sebagai peserta pemilu.
“Beda halnya kalau saat ini baliho ataupun spanduk itu ditemukan berisikan kriteria dari APK itu sendiri, maka tentunya akan berurusan dengan Bawaslu karena itu sudah masuk dalam pelanggaran,” sebutnya. (rdr/ant)
