Karena itu, lanjut Andre, sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Menteri Investasi, Ia meminta Bahlil segera mengecek kembali izin dan legalitas megaproyek Meikarta.
“Kami sebagai anggota DPR tentu berkewajiban mengadvokasi kepentingan masyarakat. Untuk itu sebagai mitra kami Menteri Investasi dan kepala BKPM, kami ingin Bapak mengecek kembali perizinan-perizinan Meikarta. Apakah lengkap dan cukup secara legalitas. Karena dari 2017 saat mereka pertama kali mulai, mereka hadir dengan investasi China,” ujarnya.
Diketahui, sejak awal dibangun proyek apartemen Meikarta sempat bermasalah dengan perizinan. Pada 2018 Lippo Group juga terkena kasus suap perizinan Meikarta yang menyangkut nama pejabat hingga petinggi perusahaan.
Suap ini berhasil terbongkar saat KPK melakukan operasi tangkap tangan. Adapun nama-nama yang terjerat yakni, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Para pejabat Pemkab Bekasi menerima uang sebesar Rp7 miliar dari pihak pemberi yang merupakan bagian dari commitment fee fase pertama senilai Rp13 miliar.
Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto secara sah bersalah melakukan suap. (rdr)
