JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menanggapi soal polemik BUMN yang disebut-sebut tak memberikan sponsorship pada gelaran Formula E. Andre meminta polemik Formula E dan BUMN dihentikan dan tak dipolitisasi.
“Saya sebagai anggota Komisi VI tidak ingin berpolemik soal Formula E. Lebih baik kita tidak usah berpolemik soal ini. Tidak usah melakukan politisasi soal ini. Lebih baik kita doakan saja Formula E ini lancar. Tidak usah mempolitisasi, gitu lho,” kata Andre kepada wartawan, kemarin.
Andre kemudian membeberkan alasannya tak hendak mempermasalahkan nihilnya sponsorship BUMN di gelaran Formula E. Andre menuturkan BUMN tak hanya bertugas mengurus Formula E, melainkan meningkatkan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat.
“Karena tugas BUMN itu bukan hanya untuk mengurus Formula E. Begitu banyak tugas BUMN lain, selain untuk meningkatkan ekonomi bangsa, menyetor dividen negara, menyediakan lapangan kerja untuk rakyat, bukan hanya untuk Formula E,” kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) itu.
Andre melanjutkan BUMN saat ini sedang dalam kondisi keterbatasan anggaran. BUMN, sebut Andre, saat ini sudah banyak penugasan lain, mulai membantu penanganan bencana di Tanah Air hingga menyukseskan perhelatan forum internasional KTT G20 pada Oktober mendatang.
“Setahu saya, BUMN ini kan sudah banyak penugasan yang lain, mulai membantu bencana-bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, itu BUMN sebagai garda terdepan. Itu kan menghabiskan dana begitu banyak,” kata Andre.
“Kemudian memberikan bantuan-bantuan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Lalu membantu pemerintah menyukseskan G20, yang juga membutuhkan biaya yang tinggi.”
“Itu mungkin menyebabkan juga BUMN kenapa membutuhkan waktu mengkaji lama (soal sponsorship Formula E), karena memang keterbatasan anggaran,” tambah anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Lebih lanjut, Andre pun menyinggung penjelasan dari BUMN soal tak memberikan banyak sponsorship di Formula E. Menurutnya, BUMN membutuhkan banyak waktu untuk memproses pemberian sponsorship itu.
“Ya mendengarkan keterangan Kementerian BUMN kan sebenarnya sudah jelas bahwa butuh proses waktu,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (rdr)
