JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepastian mengenai jadi tidaknya impor KRL bekas dinanti-nantikan oleh para pengguna kereta atau yang akrab disapa Anak Kereta (Anker). Anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN, Andre Rosiade memberikan informasi terbaru kepada Anker mengenai progres proses impor KRL tersebut.
Hal itu disampaikan Andre melalui akun twitter-nya @andre_rosiade, menjawab pertanyaan salah seorang netizen Anker. Netizen tersebut awalnya menanyakan kepada Andre mengenai kabar terbaru perizinan impor KRl, karena dalam sebulan terakhir tidak ada kabar mengenai hal tersebut. Netizen itu juga meminta Andre untuk membantu mengupayakan karena kebutuhan tambahan KRL sudah semakin darurat.
Andre pun menjawab bahwa pada Senin (22/5/2023) kemarin telah bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dari pertemuan dengan Kartika ini, Andre mengatakan impor KRL seharusnya bisa dilakukan di 2023. “Tadi saya ketemu Pak Tiko Wamen BUMN. Beliau bilang Insya Allah yang 2023 sudah bisa diimpor,” kata Andre, kemarin.
Untuk finalisasi mengenai impor itu, lanjut Andre, diperlukan satu kali pertemuan terakhir yang melibatkan Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan BPKP. “Tinggal 1 kali rapat lagi pihak Pemerintah,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Dimintai konfirmasi secara langsung, Andre mengatakan bahwa dia memang menagih ke Kartika Wirjoatmodjo mengenai kepastian soal impor kereta. Sebabnya, Kartika dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa kepastian mengenai impor darurat itu akan disampaikan awal Mei 2023. “Karena ini sudah akhir Mei, maka saya tanyakan langsung ke Wamen,” kata Andre.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wamen Kartika juga mengakui kebutuhan tambahan kereta saat ini sangat tinggi. “Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 (pagi) maupun jam 5-6 sore itu tinggi sekali. Kita mungkin butuh sekitar 10-12 trainset. Kita lagi diskusi,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Tiko menyebut akan menemui Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh Senin (17/4/2023) depan. Dia juga akan lapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait impor darurat KRL ini. “Kita izin ada impor darurat saja, sementara sekitar 10-12 trainset untuk memenuhi 2023 aja,” tuturnya.
Impor ini disebut darurat lantaran tidak ada pemberian izin impor permanen untuk KRL bekas dari Jepang karena dinilai tidak sesuai dengan semangat pemerintah meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). (rdr)
