PADANG, RADARSUMBAR.COM – Tahun 2021 merupakan tahun kedua Darul Siska menjalani pengabdiannya sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Golkar setelah ia dilantik 1 Oktober 2019 lalu. Legislator asal Sumatera Barat ini sudah 4 periode berjuang memaksimalkan pengabdian untuk Sumatera Barat melalui DPR RI.
“Saya apresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat yang memilih dan mempercayai saya, kepercayaan ini saya jadikan motivasi setiap langkah dalam menunaikan tugas-tugas kedewanan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengujung tahun 2021 genap sudah dua tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kita belum dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. “Meskipun demikian, kita harus senantiasa istiqamah bahu membahu bersinergi mengatasi dampak pandemi agar dapat bertahan dan tetap produktif secara sosial dan ekonomi,” kata Darul Siska dalam pengantar paparan Laporan Kinerja Tahun 2021 di Padang, Sabtu.
Dalam laporan kinerja yang bertajuk “Ikhtiar Keluar dari Pandemi” Anggota DPR RI Komisi IX tersebut mengungkapkan, tahun 2020 yang lalu, katanya, dirinya telah berkontribusi menyalurkan 32.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 ini, ia fokus pada pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus ini di Sumbar.
Berikut laporan kinerja Darus Siska Anggota DPR RI/ Fraksi Partai Golkar Dapil Sumbar 1 selama tahun 2021:
Keluar Dari Pandemi
Menurut politis senior Partai Golkar ini, tahun 2021 ini adalah tahun berat, karena terjadi puncak gelombang COVID-19. Sejak kasus ini pertama dikonfirmasi Maret 2020 lalu, 4,26 juta masyarakat sudah terinfeksi, 144 ribu orang diantaranya meninggal dunia. Merespons ini, Pemerintah bersama DPR RI terus berupaya membuat kebijakan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah percepatan Vaksinasi COVID-19.
Vaksinasi telah lama dikenal sebagai salah satu upaya menciptakan kesehatan bagi masyarakat. Dengan melakukan vaksinasi akan meningkatkan imunitas dan menekan penyebaran infeksi sekaligus menimbulkan kekebalan kelompok (herd immunity). Hanya saja, untuk mencapainya, vaksinasi harus dilakukan terhadap70% populasi masyarakat sesuai dengan rekomendasi WHO. “Saya mempunyai tanggung jawab moral dan mendukung penuh program Vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu ikhtiar keluar dari pandemi COVID-19, “ ujarnya.
Vaksinasi 13.000 Orang
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin demikian dirumuskan UUD 1945 sebagai hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Adalah kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam kerangka itu, DPR RI mendukung Pemerintah memulai pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sejak Januari 2021.
Menurut legislator kelahiran Talawi ini, masyarakat perlu mendapat pemahaman yang baik, benar, dan jujur mengenai Vaksinasi COVID-19. Bukan saja untuk meng-edukasi masyarakat agar mau melakukan Vaksinasi, lebih dari itu, masyarakat berhak mendapat informasi terkait keamanan, efikasi, risiko, bahkan aspek halal Vaksin.
Masyarakat yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dapat meneruskan informasi yang bermanfaat bagi keluarga, kerabat, dan komunitasnya. Menghindari kebinasaan merupakan kewajiban setiap muslim dalam rangka menjaga jiwanya.
“Bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Polda Sumbar, kami melakukan berbagai kegiatan komunikasi dan edukasi sebagai pemenuhan hak masyarakat akan informasi mengenai vaksin dan vaksinasi,” ujarnya.
Kegiatan-kegiatan tersebut diintegrasikan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar I. “Alhamdulillah, kegiatan bertajuk “Vaksinasi Massal COVID-19 Bersama Darul Siska” telah berhasil melaksanakan Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat sekitar 13.000 orang di Sumbar,” katanya lagi.
Sehat di Tengah Pandemi
Kesehatan merupakan modal utama produktif secara sosial dan ekonomi. Masalah kesehatan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kecenderungan munculnya Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung koroner, kanker, dan diabetes menduduki peringkat tertinggi di Indonesia.
Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi. Karena itu, menjaga pola hidup sehat harus dilakukan seluruh keluarga Indonesia. Kosumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur, mesti menjadi pola hidup.
Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, bersama Kementerian Kesehatan RI, Anggota Komisi IX ini secara aktif terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan melakukan upaya edukasi dan promosi hidup sehat ke berbagai pelosok daerah di Sumatera Barat.
Ia berharap agar masyarakat Sumbar senantiasa menjaga pola hidup sehat dan mau memeriksakan kesehatannya secara berkala ke fasilitas kesehatan. Darul mengatakan, selama tahun 2021 ini, telah dilakukan edukasi kepada sekitar 1.700 tokoh masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat termasuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Turunkan Stunting
Stunting telah menjadi masalah serius karena tingginya angka prevalensi stunting pada anak yang mencapai 27,6%. Saat ini dan akan diupayakan turun menjadi 14% pada 2024. Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis sehingga mengganggu perkembangan otak pada anak. Salah satu cirinya adalah tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Penyebab stunting sangat beragam dan memerlukan keterpaduan aksi yang melibatkan multi-sektoral dalam penanganannya. Upaya pemerintah untuk percepatan penurunan stunting adalah dengan melakukan edukasi kepada remaja putri dan calon pengantin serta pendampingan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Generasi stunting tidak bisa produktif dan akan menghadapi masalah dalam kelangsungan hidupnya. Di samping itu anak stunting menjadi beban keluarga yang juga menjadi beban bangsa kita di masa yang akan datang.
Di Sumbar sendiri, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus. “Bersama BKKBN, kami terus melakukan sosialisasi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para remaja di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Tercatat sekitar 2.100 orang telah mengikuti edukasi mengenai program pembangunan keluarga dan upaya penanganan stunting,” terangnya.
