PADANG, RADARSUMBAR.COM-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia (KARMI) menuntut pemerintah memperbaiki kondisi bangsa yang sedang tidak baik di masa pandemi Covid-19.
Koordinator Lapangan KARMI Al Mukhollis Siregar saat aksi di Padang, Selasa mengatakan ada lima polemik yang menjadi tuntutan yakni aspek pendidikan, ekonomi, hukum dan kebijakan publik, lingkungan hidup dan hutan serta HAM dan disintegrasi.
Ia menjelaskan untuk aspek pendidikan, pemerintah meniadakan CPNS keguruan dan mengganti dengan status PPPK, padahal guru honorer di Indonesia ada sekitar 700 ribu orang.
Kemudian aspek ekonomi bertambahnya hutang luar negeri dan kasus korupsi yang semakin marak.
Menurut dia dari data BPS ada 1,8 juta penganggur, dua juta orang kehilangan pekerjaan dan 300 ribu pencari kerja lulus pendidikan namun lapangan kerja minim.
“Dari data KPK sepanjang 2020 ada 92 kasus korupsi dengan status inkrah, 108 kasus masih dieksekusi dan lainnya,” kata dia.
Setelah itu aspek hukum dan kebijakan publik terkait penerbitan UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK yang disahkan DPR RI.
Setelah itu aspek lingkungan hidup dan hutan dengan kapitalisasi agraria dan pertambngan yang merusak kawasan hutan masyarakat.
“Aspek HAM dan disintegrasi terkait represifitas aparat. Ini yang menjadi tuntutan kami dalam aksi ini,” kata dia.
Sementara anggota DPRD Sumbar Nurfirmawansyah yang menemui mahasiswa mengapresiasi tuntutan mahasiswa dan secara pribadi menyetujui tuntutan tersebut.
“Kami berterima kasih mahasiswa menjalankan aksi dengan tertib dan tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat secara langsung,” kata dia. (ant)
