PADANGPANJANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dalam kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus Provinsi Sumatera Barat yang digelar BKKBN Sumbar di Padang Panjang, Kamis (30/10).
“Program ini sejalan dengan misi pembangunan kota yang menempatkan peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing,” ujar Hendri.
Ia menambahkan, Pemko Padang Panjang juga menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas sejalan dengan program KBKR. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di kota tersebut turun dari 17,4 persen pada 2021 menjadi 10,9 persen pada 2024.
“Meskipun trennya menurun, kami tetap waspada terhadap sejumlah tantangan yang bisa menghambat target nasional,” kata Hendri.
Ia mengungkapkan, pada 2026 dana transfer ke daerah (TKD) diproyeksikan turun hingga 20 persen, yang berpotensi berdampak pada pembiayaan sektor sosial dan kesehatan. Selain itu, cakupan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan usia muda.
