PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Senin (9/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Ketua DPRD Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar bersama anggota dewan lainnya.
Muharlion menjelaskan rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka penyampaian LKPj pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun, yakni periode Januari hingga Desember 2025.
“Dari LKPj tergambar capaian yang diraih wali kota selama masa kepemimpinan. Ini berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah penyampaian tersebut, dokumen LKPj akan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi DPRD. Hasil pembahasan nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan program tahun 2026.
Menurutnya, DPRD juga mendorong pencapaian program unggulan sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Spesifik untuk 2026 ini kami mendorong pencapaian program unggulan. Apa yang belum tercapai akan kita kawal kembali,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mewakili wali kota menyampaikan Nota LKPj Tahun 2025.
Ia menjelaskan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat.
“Penyampaian LKPj ini bertujuan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai tujuan dan sasaran,” ujarnya.
Menurut Maigus, secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Padang sepanjang 2025 berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah serta rencana program yang tercantum dalam RKPD.
Dalam laporan tersebut juga disampaikan target pendapatan daerah Kota Padang pada 2025 sebesar Rp2,87 triliun dengan realisasi Rp2,85 triliun atau mencapai 99,15 persen.
Sementara itu, target belanja daerah sebesar Rp3,03 triliun dengan realisasi Rp2,81 triliun atau sekitar 92,78 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,37 triliun, belanja modal Rp433,41 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp11,97 miliar.
“Harapannya penyampaian Nota LKPj ini dapat menjadi bahan telaahan serta masukan guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” ujar Maigus. (rdr/adv)
