JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada awal Maret lalu untuk menyerahkan bantuan senilai Rp878,68 miliar bagi 67.886 kepala keluarga yang menjadi korban banjir di Sumatra serta memastikan percepatan pemulihan ekonomi melalui program pemberdayaan UMKM.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak sebagai wujud komitmen pemulihan pascabencana banjir yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Total anggaran Rp878,68 miliar dialokasikan untuk 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses validasi data oleh pemerintah pusat dan daerah .
Rincian bantuan yang disalurkan meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) sebesar Rp5 juta per keluarga dan Bantuan Isian Hunian (BIH) Rp3 juta per keluarga untuk melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga.
Selain itu, warga juga mendapatkan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan masa pemulihan.
Sejalan dengan penyaluran bantuan sosial, Satgas PRR melalui kelompok kerja ekonomi juga bergerak masif membangkitkan sektor usaha.
Berdasarkan data Satgas PRR, sekitar 2,3 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mulai menunjukkan tren positif sejak penerapan tiga pilar perbaikan ekonomi.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa sebagai anggota Satgas PRR, pihaknya menjalankan tiga pilar utama untuk membangkitkan ekonomi warga: Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit, Layanan Pembiayaan, dan Layanan Produksi.
“Kami adalah bagian dari Satgas PRR. Di dalam satgas itu, kami masuk ke dalam kelompok ekonomi untuk memastikan dapur pelaku usaha kembali mengepul,” ujar Riza.
Ketiga pilar tersebut diimplementasikan melalui program Klinik UMKM Bangkit yang tersebar di delapan titik lokasi terdampak sejak Desember 2025. Klinik ini menjadi pusat koordinasi yang melibatkan 70 lembaga kolaborator, mulai dari BUMN hingga sektor swasta.
Pilar pertama, Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit, bertujuan membuka kembali akses pasar bagi pelaku usaha yang masih mampu berproduksi.
Riza menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha sebenarnya masih memiliki produk atau bahan baku, tetapi kehilangan pasar karena daya beli masyarakat di wilayah terdampak menurun.
Karena itu, Satgas PRR mendorong pemasaran produk melalui platform lokapasar (e-commerce) dengan menyediakan laman khusus bagi produk UMKM terdampak.
Hingga 4 Maret 2026, tercatat 2.428 UMKM bergabung dengan 2.914 produk yang dipasarkan. Total transaksi mencapai 5,21 juta transaksi sejak program diluncurkan pada 22 Januari, atau sekitar 124 ribu transaksi per hari.
Nilai transaksi program ini diperkirakan telah menembus Rp80 miliar sejak diluncurkan pada Januari 2026. Secara lebih rinci, di Aceh tercatat 24.842 transaksi dengan 1.396 produk.
Sumatra Utara menghasilkan 2.162.858 transaksi dari 631 produk, sedangkan Sumatra Barat mencatat 2.173.688 transaksi dari 101 produk.
Masih rendahnya transaksi di Aceh dibanding dua provinsi lainnya, menurut Riza, berkaitan dengan akses distribusi yang belum sepenuhnya pulih. “Tapi sekarang semakin banyak jalan dan jembatan yang diperbaiki oleh Satgas PRR,” ujarnya.
Selain melalui platform digital, pemasaran juga dilakukan lewat pasar luring (offline) dan pengadaan barang pemerintah.
Kementerian UMKM juga menggelar program “Smiling Sumatra” di sejumlah lokasi, antara lain di Kabupaten Purworejo dan Trans Studio Mall Cibubur, untuk memasarkan produk UMKM dari tiga provinsi terdampak. (rdr)
