Karena itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini mendorong pimpinan Komisi VI DPR RI mengeluarkan keputusan bersama yang mengikat agar Kemenkop UKM memperjuangkan anggaran BPUM hingga diterima masyarakat.
“Saya minta kepada pimpinan secara resmi untuk membuat kesimpulan rapat yang mengikat agar Menteri Koperasi dan UKM wajib memperjuangkan BPUM. Supaya ini mengikat pemerintah. Gak ada alasan Menteri Keuangan untuk tidak memberi dukungan kepada program ini. Ini kan soal keberpihakan Menkeu. Karena angka Rp1,2 triliun dalam APBN tidak besar Pak Menteri, tapi ini besar manfaatnya bagi rakyat,” tegas Andre.
Dalam kesempatan itu, Andre juga mengapresiasi dan menegaskan dukungannya kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan terkait pencairan anggaran BPUM.
“Saya rasa Pak Jokowi juga paham banyak pelaku UMKM yang harus kita bantu karena terdampak kenaikan BBM. Kalau misalkan Bu Menterinya tidak mau, Pak Teten jangan ragu. Kita bikin kesimpulan rapat, Bapak lapor presiden dan minta presiden panggil Menteri Keuangan untuk beri anggaran,” pungkas Andre. (rdr)
