JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) KPPI, Selasa (6/8/2024).
Acara yang dilaksanakan di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta itu dihadiri Ketua DPD KPPI Sumbar Armiati, Sekretaris Nurhaida dan Ketua Bidang Organisasi Yenny S Tanjung.
Rakernas KPPI dibuka langsung oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Dalam rakernas KPPI yang mengangkat tema “Semangat KPPI dalam Transisi Politik” itu, Ketua DPD KPPI Sumbar Armiati mengatakan ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan para pengurus di daerah, termasuk di Sumbar.
DPD KPPI Sumbar kata Armiati memberi rekomendasi soal peranan perempuan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di legislatif.
Menurutnya, perempuan itu perlu membangun semangat juang politiknya agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat tercapai. “Bagaimana perempuan politik Sumbar membangun semangat juang politik mereka hingga tercapai 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif,” tutur Armiati.
Sebelumnya, DPD KPPI Sumbar juga telah melaksanakan rapat koordinasi internal, Kamis (25/7/2024) lalu.
Selain agenda soal rakernas, di rapat internal itu juga dibahas agenda pelatihan membatik.
“Setelah rakernas di Jakarta ini, KPPI Sumbar juga punya rencana untuk mengadakan pelatihan membatik,” terang Armiati.
Armiati menegaskan, kepengurusan KPPI Sumbar periode sekarang mengalami kemajuan yang signifikan. Buktinya, jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih, baik di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi bertambah dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.
“Untuk tahun sekarang, anggota dewan di DPRD provinsi jadi 10 orang, bertambah 3 orang dari yang sebelumnya hanya 7 orang. Begitu juga di DPRD Bukittinggi, dari 2 orang anggota DPRD perempuan kini jadi 8 orang,” tuturnya.
“Dari 15 DPC KPPI kota/kabupaten, 11 orang adalah anggota dewan terpilih yang akan dilantik,” sambung Armiati.
Kendati demikian, Armiati tak menampik jika di beberapa kabupaten/kota jumlah anggota perempuan terpilih mengalami penurunan. (rdr)
