JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Dalam satu dekade terakhir, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting dalam menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 9% dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83% melalui berbagai kebijakan ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menilai strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11%, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9%.”
“Bahkan, kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6% telah turun menjadi 0,83%,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Satu Dekade Membangun Indonesia Maju’, Senin (9/9/2024).
Ferry menyampaikan dibalik capaian tersebut, tentu Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun tantangan global, terutama di bidang ekonomi.
“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Program-program seperti ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin.
“Misalnya, ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” sebutnya.
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program ini, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan, bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
Ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Proyek infrastruktur besar-besaran yang dilakukan selama era Presiden Jokowi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil.
“Hal ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau,” tegasnya.
Ferry melanjutkan, ke depan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Upaya reformasi struktural juga akan terus dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau.
Penguatan UMKM
Sejalan dengan pilar utama yang disampaikan Ferry, bahwa peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia juga tidak dapat diragukan lagi.
