Sebelum tahun 1998, katanya, untuk bisa masuk PTN sangat terjangkau bagi rakyat kecil. Bahkan, katanya, tidak sedikit anak petani bisa jadi insinyur dan dokter.
Namun seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran atau fenomena liberalisasi dengan menyerahkan semuanya ke sistem. Padahal sejatinya, pendidikan yang layak untuk rakyat merupakan kewajiban negara.
“Tentunya kita harus mungkin mengalami proses, di mana kita, justru apa yang pemerintah sekarang di bawah Presiden Jokowi mencanangkan hilirisasi dan sebagainya untuk kita dapat nilai tambah dari semua resources kita, nilai tambah ini untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan kita. Masalahnya adalah kita harus berjuang keras untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu,” tuturnya. (rdr)