PADANG, RADARSUMBAR.COM-Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta ikut turun tangan menyediakan rumah sakit darurat untuk pasien Covid. Karena, BUMN dinilai punya sumber daya yang mumpuni ntuk bergerak.
“Dengan kondisi BOR (bed occupancy rate) yang semakin memprihatinkan, di mana pasien Covid-19 kesulitan untuk mendapatkan layanan perawatan rumah sakit, saya meminta Menteri BUMN Erick Thohir membuka rumah sakit darurat BUMN di GBK (Gelora Bung Karno). Karena, lokasi itu sangat luas dan bisa dimanfaatkan,” kata anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (28/6).
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengusulkan rumah sakit darurat BUMN dibuka di Kompleks GBK. Pengelolaan rumah sakit ini diserahkan ke holding rumah sakit Kementerian BUMN. Tentunya ini sangat membantu dalam penanganan wabah yang seperti belum terkendali ini.
“Lapangan tenis indoor dan Istora (istana olahraga) GBK bisa dipakai untuk rumah sakit darurat yang dikelola RS BUMN yakni PT Pertamina Bina Medika IHC (Pertamedika IHC), holding BUMN, di sektor rumah sakit,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Seperti diketahui, BOR di sejumlah RS di Ibu Kota terus meningkat. Sekda DKI Marullah Matali menyebut BOR di RS Jakarta sudah di atas 90 persen. “Terkait dengan BOR, untuk BOR isolasi kita sudah mencapai 92 persen, tempat tidur 10.252 sudah terisi 9388,” ujar Marullah.
Sementara itu, untuk keterisian ruang ICU, dia juga menuturkan mengalami kenaikan. Saat ini sudah menyentuh angkat 87 persen. Dalam data yang diperlihatkan Marullah, tempat tidur ICU dari 1.255 sudah terisi 1.095. Data ini tercatat per 26 Juni 2021.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta semua Pemprov dan Pemkab/Pemko juga memberlakukan hal yang sama untuk menampung jumlah penderita Covid-19 yang semakin tinggi.
“Bupati, wali kota, dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR, termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu,” kata Muzani
Katanya, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks GBK digunakan untuk membuka RS darurat Covid-19.
Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasusnya terbesar di Indonesia. “Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks GBK Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tennis Indoor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien,” jelasnya. (rdr)
