JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi komoditas gula yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023.
Tersangka selanjutnya adalah DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016. Untuk kebutuhan penyidikan. Keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.
Belum berhenti di sana, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengejar tersangka baru di kasus korupsi impor gula, baik yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023.
Hingga kegiatan importasi gula PT SMIP tahun 2020 sampai dengan 2023. Potensi tersangka dari individu atau pun korporasi pun sama saja.
Sekilas tentang Thomas Trikasih Lembong, A.B. Dia lahir pada 4 Maret 1971 lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia.
Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 1994. Lalu setelah menyelesaikan pendidikannya.
Tom memulai kariernya pada tahun 1995 dengan bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura). Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999-2000.
Tom lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban.
Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai sepasang puteri dan putera. Tom dan keluarga merupakan penganut agama Katolik.
Eddie Lembong merupakan adik dari Yohanes Lembong. Tom mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga berusia 10 tahun.
Sekembalinya ke Indonesia, Tom meneruskan SD serta SMP di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.
Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai kariernya pada tahun 1995 dengan bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura). Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999-2000.
Tom juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari 2000-2002.
Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang bertugas untuk merekapitulasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia setelah sempat mengalami Krisis Keuangan Asia pada 1998.
Setelah itu, dia kemudian memilih untuk bekerja di Farindo Investments dari 2002-2005. Pada tahun 2006, Tom menjadi salah satu pendiri dan direktur utama sebuah perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama Quvat Management.
Selain itu, dia juga menjadi presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex) dari tahun 2012 hingga 2014.
Dia kembali ke pemerintahan pada tahun 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo atau Jokowi.
Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi.
Salah satunya adalah pidato “Game of Thrones” pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato “Thanos” di Forum Ekonomi Dunia.
Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura.
Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.
Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol.
Itu adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (rdr/wiki)