PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat di Minangkabau yang bermuara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Padang belum semua mempertimbangkan Hukum Adat Minangkabau.
Hal ini menjadi kajian yang disampaikan Muhammad Afif saat ujian terbuka program doktor ilmu hukum di Universitas Andalas Padang.
“Berdasarkan analisis, dari 31 putusan Pengadilan TUN Padang yang melibatkan masyarakat hukum adat Minangkabau dengan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota, hanya 9 yang sudah mempertimbangkan kaidah Hukum Adat Minangkabau,” tegas Afif yang juga Hakim Pengadilan TUN Palembang di Padang, Rabu (15/12) .
Menurutnya, dengan mempertimbangkan hukum adat, tujuan hukum akan lebih tercapai. “Harus diingat, supremasi hukum dan seluruh aspek implementasinya di atas keadilan dan kebenaran adalah cita-cita luhur masyarakat mana pun. Jadi perlu kiranya untuk mempertimbangkan Hukum Adat sebagai salah satu acuan terhadap penyelesaian sengketa tanah di Minangkabau,” tandas dia.
Afif menekankan, sengketa tanah oleh pihak bersengketa bisa diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi (di luar pengadilan) atau melalui jalur litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Padang. Namun kenyataannya, di Pengadilan TUN, penyelesaian tanah ini baru sebanyak 9 putusan atau 29 persennya saja yang mengacu pada Hukum Adat Minangkabau. Dari kesembilan putusan, hampir semuanya menghasilkan amar putusan dikabulkan. “Sementara yang tidak memuat pertimbangan Hukum Adat Minangkabau sebagian besar amar putusan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijk verklard/NO),” sebut dia.
Afif mengkaji bagaimana implikasi hukum atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Dia menganalisis kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertifikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Bahkan Afif menawarkan konsep kedudukan Hukum Adat Minangkabau yang ideal di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertifikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan analisis menggunakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap 9 putusan tersebut, maka konsep-konsep penerapan Hukum Adat Minangkabau yang sesuai di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu pertama Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa pertanahan yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau harus menerapkan hukum negara tanpa mengecualikan hukum adat dalam melakukan suatu penilaian/pengujian terhadap fakta hukum atau peristiwa hukum.
Hal ini dikarenakan bahwa hukum adat merupakan dasar pijakan dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional. Kedua, Hakim perlu mengedepankan prinsip keadilan substantif agar dalam penegakan hukum seorang hakim harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku.
Pola baku yang dimaksudkan di sini adalah eksistensi hakim bukan lagi hanya sebatas membunyikan kalimat-kalimat undang-undang, tetapi sebaliknya hakim dapat bertindak jauh lebih dari itu dengan cara menemukan dan membuat hukum untuk mendapatkan keadilan substantif.
Ketiga, kata Afif, Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum adat. Kewajiban Hakim Pengadilan TUN untuk menggali nilai-nilai adat sebagai konsekuensi logis diakuinya eksistensi Masyarakat Hukum Adat. “Selanjutnya, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan di masyarakat. Dalam sengketa TUN, hakim memiliki prinsip untuk bersifat aktif,” ujar dia.
Ditegaskan Afif, sikap aktif ini dikarenakan hakim berwenang menemukan kebenaran materiil dengan cara memberikan petunjuk dan menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak ini bertujuan agar nantinya putusan Hakim Pengadilan TUN dapat diterima secara wajar dan spontan oleh masyarakat. Mengingat yang menjadi nilai ideal agar suatu putusan pengadilan dapat diterima oleh masyarakat adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Afif berharap temuan-temuannya selama menjalani Program Doktoral di Pasca Sarjana Universitas Andalas bermanfaat bagi disiplin Ilmu Hukum pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Ia juga berharap supaya kesimpulan yang dia dapatkan dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh akademisi lain di masa depan. Semua untuk menjamin keberadaan tanah adat di daerah Sumbar khususnya. (rdr-007)
