JAKARTA, RADARSUMBAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendengarkan dan mengapresiasi saran maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
Khususnya, terkait penataan organisasi yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Saran dan kritik tersebut jadi salah satu sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, di Jakarta, Senin (20/1/2025).
“Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepeduliannya terhadap Kemkomdigi. Kami optimistis bisa mengemban tugas lebih baik di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks,” ujarnya.
Dirjen KPM menambahkan bahwa para pejabat yang dilantik tersebut pun akan selalu dievaluasi kerja dan kinerjanya secara berkala. Evaluasi bahkan akan langsung dilakukan oleh Menkomdigi.
“Seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugasnya. Harapannya, para pejabat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan arahan Menkomdigi serta Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Fifi.
Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk upaya Kemkomdigi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan bersih dan bebas dari penyimpangan,” jelasnya.
Menurut Fifi, perhatian masyarakat terhadap Kemkomdigi sangat besar karena lembaga tersebut adalah motor penggerak transformasi digital di Indonesia.
“Tentu masukan dari masyarakat, baik saran maupun kritik akan selalu kami nantikan. Karena pengawasan yang baik harus dilakukan bersama.”
“Kolaborasi seluruh stakeholders sangat penting untuk memastikan kemajuan ini tercapai dengan optimal,” ujar Fifi. (rdr/komdigi)