JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengusulkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO sebagai cara menstabilkan harga kelapa sawit yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga.
Melalui mekanisme itu, pemerintah dapat menentukan harga CPO yang lebih rendah dari harga global untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. “Saya meminta pemerintah segera mengkaji mekanisme DMO kelapa sawit untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat bawah,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya, kemarin.
Andre Rosiade menilai cara menstabilkan harga kelapa sawit melalui mekanisme DMO lebih baik dibandingkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Mekanisme ini juga dianggap lebih adil lantaran berlaku bagi pengusaha kelapa sawit non petani.
“Harga CPO dunia meningkat, para pengusaha menikmati keuntungan yang berlipat ganda. Sementara konsumen dalam negeri yang kebanyakan kalangan keluarga pra sejahtera, menderita dan terpukul akibat lonjakan harga minyak goreng. Cukup adil bila mekanisme DMO diambil pemerintah,” jelas ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Sebagaimana diketahui, harga minyak goreng sekarang mencapai Rp20.000 per liter. Menurut Andre, ini sungguh berat bagi rakyat kecil. Karena itu, Andre meminta Kementerian Perdagangan kembali melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga minyak goreng.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini juga mendorong Komisi VI segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan terkait mahalnya harga minyak goreng di masa persidangan berikutnya. “Masa sidang depan, komisi VI akan mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk mencari solusi persoalan tingginya harga minyak goreng ini,” ungkapnya. (*/rdr)
