JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya memperluas akses kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja media. Akses tersebut melalui program pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma menyatakan bahwa keinginan masyarakat untuk memiliki rumah semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan.
Namun, impian itu masih dibayangi oleh tantangan besar, terutama terkait harga rumah yang terus naik dari waktu ke waktu.
“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma pada acara sosialisasi “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media”, yang digelar Kementerian Komdigi di Jakarta.
Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.
“Kami melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan lebih mudah. Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” tambahnya.
Pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk MBR, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.
Saat yang sama Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan bahwa FLPP dibiayai melalui skema campuran, 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
