JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di tanah air agar target prevalensi sebesar 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional, memastikan intervensi-intervensi yang dilakukan untuk penurunan stunting tersebut tepat sasaran.
“Pada prinsipnya arahan Bapak Presiden memang kita harus fokus dan kemudian intervensinya harus tepat sasaran. Kami di BKKBN ini yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan terutama, kami harus mengawal apakah intervensi itu bisa tepat sasaran,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Selasa (11/1/2022), secara virtual.
Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, angka stunting yang tercatat sebesar 36,8 di tahun 2007 dapat diturunkan hingga menjadi 24,4 di tahun 2021. Kepala BKKBN menyampaikan, terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
Intervensi spesifik berkaitan dengan penyebab langsung stunting umumnya di sektor kesehatan sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung yang dilaksanakan lintas sektor.
“(Intervensi) sensitif ini pengaruhnya cukup besar. Tadi Pak Menteri Kesehatan juga menyampaikan, ini 70 persen pengaruhnya, di antaranya adalah lingkungan yang bersih, air bersih tersedia, kemudian kemiskinan, pendidikan, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya sensitif,” terangnya.
Lebih jauh Hasto menyampaikan, penguatan intervensi sensitif di sisi hulu harus sejalan dengan penguatan intervensi spesifik di sisi hilir. “Faktor spesifiknya ini juga dikuatkan karena kalau dari proporsi anggaran yang ada memang masih butuh dukungan untuk yang hal-hal yang sifatnya kuratif, tidak sekadar promotif dan preventif,” ujarnya.
Intervensi spesifik ditujukan kepada ibu sebelum masa kehamilan (remaja putri) dan anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hasto pun mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah dirancang oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan berbagai intervensi spesifik ini.
“Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan banyak sekali langkah-langkah strategis yang di (intervensi) spesifik ini. Constraint-constraint-nya sudah sangat dikuasai oleh Pak Menteri Kesehatan dan kemudian dilakukan intervensi di situ, termasuk pemberian ASI, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan sebagainya,” tutupnya. (rdr)
