JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerangkan ancaman militer masih berpotensi terjadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam rapat pimpinan (rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa,” kata Prabowo dalam sambutannya di gedung Kementerian Pertahanan, Kamis (20/1/2022).
Ancaman militer tersebut dapat berupa ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Bahkan sejumlah ancaman bisa datang dari berbagai penjuru, seperti darat, udara, dan laut.
“Ancaman militer yang bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat laut maupun udara, separatisme dan infiltrasi dan spionase. Pelanggaran wilayah darat laut maupun udara masih akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo memberikan sejumlah atensi kepada para jajarannya serta TNI, termasuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang turut menghadiri rapim tersebut. Yang pertama, dia meminta peningkatan kesiapan dan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, serta aksi separatisme.
Kedua, Prabowo meminta penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Asia. Ketiga, mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk mengoptimalkan TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang,” ucap Prabowo.
Kemudian, mempersiapkan pertahanan pulau-pulau besar di Tanah Air secara mandiri dengan cadangan makanan, air, energi. Kelima, Prabowo meminta adanya penguatan coastal missile defense system dan coastal surveillance system guna melaksanakan pengendalian selat-selat strategis.
Keenam, Prabowo meminta TNI serta Kemhan dapat menjaga sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan yang mencakup provinsi, kabupaten hingga kota. Terakhir, dia berharap Kemhan dan TNI dapat mewujudkan reformasi birokrasi optimal. “Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing,” tutur Prabowo.
Alasannya, Prabowo menilai kebijakan pertahanan negara harus menciptakan solusi dalam menghadapi sejumlah ancaman yang bisa saja terjadi kapan saja. Terlebih, Indonesia terletak di wilayah Indo-Pasifik yang memiliki lingkungan strategis yang sangat dinamis dan berada di antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan China.
“Kebijakan pertahanan negara harus mampu dan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis nasional, regional maupun global,” pungkasnya. (detik.com)