Andre menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan bersinergi dengan Komisi lain seperti Komisi XII untuk menjamin pasokan gas bagi Pupuk Indonesia dan mendukung efisiensi harga.
“Kita harus pastikan fasilitas industri pupuk, supaya rencana pembangunan pabrik baru di Kota Bontang, bisa berjalan. Ketersediaan gas sangat menentukan apakah pabrik dibangun di Kaltim atau dialihkan ke daerah lain seperti Aceh,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Ia juga menyampaikan bahwa meski bahan baku pupuk seperti fosfat masih diimpor dari negara mitra seperti Yordania, hal tersebut bukan menjadi kendala utama. Fokus utama DPR RI saat ini, memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional Pupuk Indonesia.
“Kami juga mendorong inovasi di tubuh Pupuk Indonesia. Dengan direksi baru, harapannya mereka lebih agresif memastikan penugasan pupuk subsidi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak lagi terjadi kebocoran. Alhamdulillah Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pupuk subsidi itu sampai ke Gapoktan, jadi tidak ada lagi kebocoran pupuk subsidi,” sebut Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Selain pupuk dan energi, pertemuan ini juga mencakup evaluasi kinerja BUMN lain di Kaltim serta pemetaan kebutuhan daerah dalam konteks pembangunan IKN. Baik DPR RI maupun pemerintah provinsi sepakat untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor demi menjadikan Kaltim sebagai lumbung energi, pangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. (rdr)
