JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Anwar Usman menyebutkan sejak 2003 hingga 2021 atau selama 18 tahun terakhir lembaga tersebut telah meregistrasi 3.341 perkara.
“Rinciannya, 1.501 Pengujian Undang-Undang, 1.135 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), 676 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan 29 Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN),” katanya pada Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Dari jumlah tersebut, sambung dia, sebanyak 3.317 perkara telah diputus oleh sembilan hakim MK. Artinya, hingga akhir 2021 masih ada 24 perkara yang masih dalam proses di lembaga tersebut atau belum diselesaikan. Khusus periode 2021, MK menangani sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan yang terdiri atas 121 PUU, tiga SKLN, dan 153 PHP Kada. Dari 277 perkara tersebut, MK berhasil memutus 253 perkara.
