PADANG, RADARSUMBAR.COM – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) membentuk panitia khusus (Pansus) menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2021 sekitar Rp12,5 miliar.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi di Padang, Jumat (11/2/2022), mengatakan Pansus ini terdiri dari 14 orang anggota DPRD dari semua fraksi di DPRD. “Setelah ditentukan 14 anggota, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua, wakil ketua dan sekretaris. Setelah itu dikeluarkan Surat Keputusannya,” katanya.
Sementara salah seorang anggota DPRD Sumbar yang juga anggota Pansus, Nofrizon mengatakan dalam LHP yang dikeluarkan 27 Januari 2022 ada temuan Rp12,5 miliar lebih di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengatakan temuan itu berupa realisasi bantuan benih/bibit ternak, alat dan mesin pertanian dan benih/bibit perkebunan di dua OPD sebesar Rp2 miliar lebih tidak tepat sasaran.
Kemudian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp423 juta lebih. Kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD sebesar Rp838 juta lebih. Selanjutnya pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak. Pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp7,9 miliar lebih.
Selanjutnya kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua OPD sebesar Rp735 juta lebih. Setelah itu ada pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp750 juta tidak sesuai ketentuan.
Pihaknya akan bekerja maksimal untuk menindaklanjuti LHP tersebut setelah Pansus terbentuk. “Kita alan dalam dan kaji temuan ini untuk ditindaklanjuti bersama agar temuan ini dapat dikembalikan dan menjadi evaluasi ke depan,” kata dia. (ant)