JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) mem-posting foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejajar dengan Presiden RI ke-2 Soeharto. Senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyebut ada persamaan serta perbedaan antara Jokowi dan Soeharto.
Seperti dilihat detikcom, Senin (14/2/2022), akun Instagram YLBHI mengunggah foto Jokowi dan Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam. YLBHI menyebut foto tersebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil. “Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak member-nya,” kata Ketua YLBHI M Isnur kepada wartawan.
Akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia juga mem-posting foto Jokowi sejajar dengan Soeharto. Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.
Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba:
- Mengutamakan pembangunan fisik dan serba “dari atas” ke “bawah” untuk kejar target politik minus demokrasi.
- Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.
- Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
- Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah.
- Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
- Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan.
- Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.
- Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.
- Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap,
- Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.
Foto Jokowi sejajar dengan Soeharto itu, kata Isnu, aslinya dibuat oleh Fraksi Rakyat Indonesia. Sementara YLBHI hanya mem-posting ulang dan menyebarkan. “Tapi YLBHI sebelumnya pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi. Kami juga menemukan tanda-tanda di mana pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritarian,” ujarnya.
Tak hanya itu, Isnur juga membagikan laporan YLBHI terkati tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi pada tahun 2020. Insiden Wadas dilihat YLBHI sebagai rupa pemerintah Jokowi sama dengan era Soeharto. “Iya, dan kita sangat bisa melihat kesamaan pola tersebut dalam kasus Wadas kemarin,” ucapnya.
Merespons posting-an YLBHI, Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut ada persamaan serta perbedaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Persamaan terletak pada ekonomi, sementara perbedaan terletak pada politik. “Meski ada kesamaannya, tetap lebih banyak perbedaannya. Di zaman Soeharto, pakem yang dijalankan, liberalisme ekonomi digenjot, liberalisme politik dikendalikan. Jadi muncul pemerintahan yang otoriter. Ada defisit demokrasi,” sebut Hendrawan.
“Sekarang, liberalisme ekonomi dan politik berjalan bareng. Di tengah-tengah liberalisasi, disrupsi teknologi dan globalisasi, Jokowi berusaha mengorkestrasi peran negara untuk terus hadir sebagaimana ada dalam konsideran Nawacita,” tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengulas juga soal adanya penilaian era saat ini demokrasi Indonesia sudah bablas. Jokowi, kata Hendrawan, mengkoreksi kondisi tersebut.
“Di era reformasi, ada yang bahkan berpandangan, demokrasi kita sudah kebablasan. Orang bebas berekspresi apa saja, termasuk yang mendasarkan gerakannya pada ideologi di luar Pancasila. Pemerintahan Jokowi berusaha melakukan koreksi, sebelum terlambat dan kita terancam disintegrasi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, menurut Hendrawan menilai ada perbedaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Sementara kesamaan terletak pada strategi ekonomi, Hendrawan tak mengelak. “Beda. Dalam strategi pembangunan ekonomi memang banyak kesamaannya. Kata Pak Kwik Kian Gie, karena pengambil kebijakannya orang-orang dari kubu yang sama, yang mesra dan dewasa bersama IMF dan Bank Dunia,” imbuhnya. (detik.com)
