JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyaluran Dana Desa sampai Januari 2022 ini masih rendah, karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur. Realisasi belanja APBD sebesar 1,97 persen pagu menurutnya perlu diakselerasi, mengingat realisasi pendapatan telah mencapai 4,22 persen.
“Surplus APBD berdampak pada peningkatan posisi dana Pemda di Bank yang telah mencapai Rp157,97 triliun, lebih tinggi dari posisi Januari 2021 yang mencapai Rp133,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di konferensi pers ‘APBN KITA edisi Februari 2022’, Selasa 22 Februari 2022.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah tersebut naik 18,32 persen atau sekitar Rp24,46 triliun, jika dibandingkan dengan posisi Januari 2021 yang mencapai Rp133,5 triliun. Jika disandingkan dengan posisi Desember 2021, maka penyaluran Dana Desa di Januari 2022 ini tercatat naik 39,33 persen atau sekitar Rp44,59 triliun. “Maka dibutuhkan percepatan belanja untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa sebagian besar daerah memiliki saldo dana di bank yang lebih rendah dari kebutuhan belanja operasional untuk tiga bulan ke depan. Dimana, selisih tertingginya berada di wilayah Jawa Timur yang -Rp12,59 triliun.
Karenanya, lanjut Sri Mulyani, diperlukan upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan kas di daerah, melalui langkah percepatan proses pengadaan barang/jasa beserta realisasi pembayarannya. “Jadi ada dua wilayah yang punya saldo dana di bank melebihi kebutuhan belanja operasional tiga bulan ke depan, yaitu Aceh Rp297 miliar dan Kalimantan Timur selisih Rp188,38 miliar,” jelasnya. (viva.co.id)
