Umumkan Keadaan Darurat selama 30 Hari, Ukraina Wajibkan Militer Semua Pria

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (net)

JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Ukraina memberlakukan kondisi darurat dan mengatakan kepada warganya di Rusia untuk segera pergi, saat Moskwa mulai mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev meningkatkan kekhawatiran akan serangan militer Rusia habis-habisan.

Penembakan meningkat pada Rabu (23/2/2022) di jalur kontak di Ukraina timur, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah pemberontak yang didukung Moskwa minggu ini dan di mana ia telah memerintahkan pengerahan pasukan Rusia sebagai “penjaga perdamaian”.

Tetapi masih belum ada indikasi yang jelas apakah dia berencana menindaklanjutinya dengan serangan massal di Ukraina, dengan melibatkan puluhan ribu tentara yang dia kumpulkan di dekat perbatasan tetangganya. “Memprediksi apa yang mungkin menjadi langkah Rusia selanjutnya, separatis atau keputusan pribadi presiden Rusia – saya tidak bisa mengatakan apapun,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti dilansir Al Jazeera pada Kamis (24/2/2022).

Parlemen Ukraina pada Rabu (23/2/2022) sangat menyetujui dekrit Zelensky yang memberlakukan keadaan darurat selama 30 hari mulai Kamis (24/2/2022). Pemberlakuan “kondisi darurat” Ukraina memungkinkan pihak berwenang memberlakukan pembatasan pergerakan, memblokir aksi unjuk rasa dan melarang kegiatan partai dan organisasi politik “demi kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum.”

Pemerintah Ukraina juga telah mengumumkan wajib militer untuk semua pria usia pertempuran. Situs web pemerintah dan negara bagian Ukraina kembali offline pada Rabu (23/2/2022), setelah mengalami pemadaman dalam beberapa pekan terakhir. Kiev menuduh hal itu disebabkan oleh serangan siber, dengan situs web parlemen, kabinet, dan kementerian luar negeri Ukraina ikut terpengaruh.

Moskwa membantah merencanakan invasi dan menggambarkan peringatan itu sebagai histeria anti-Rusia. Tetapi tidak mengambil langkah untuk menarik pasukan yang dikerahkan di sepanjang perbatasan Ukraina.

Pada Rabu (23/2/2022), Rusia menurunkan bendera dari kedutaan besarnya di Kiev, setelah memerintahkan para diplomatnya untuk mengungsi karena alasan keamanan. Pasukan baru dikerahkan Militer Ukraina mengatakan satu tentara tewas dan enam terluka dalam peningkatan aksi penembakan oleh separatis pro-Rusia.

Kelompok itu menggunakan artileri berat, bom mortir dan sistem roket Grad di dua daerah yang memisahkan diri selama 24 jam sebelumnya. Citra satelit baru menunjukkan beberapa pasukan baru dan penempatan peralatan di Rusia barat dan lebih dari 100 kendaraan di lapangan terbang kecil di Belarus selatan, yang berbatasan dengan Ukraina, menurut perusahaan AS Maxar.

Selama berbulan-bulan, Rusia telah menyerukan krisis terutama terjadi sebagai akibat perselisihan dengan Barat. Moskwa menuntut jaminan keamanan, termasuk janji untuk tidak pernah mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Namun pengakuan wilayah separatis itu disertai dengan bahasa yang lebih keras terhadap Ukraina, termasuk secara pribadi dari Putin.

Dalam pidato TV pada Senin (21/2/2022), Putin menyinggung sejarah berabad-abad untuk mengkarakterisasi Ukraina sebagai konstruksi buatan yang dipisahkan secara salah dari Rusia oleh musuh-musuhnya. Beberapa orang yang melihat pidato tersebut mengatakan bahwa mereka sekarang merasa terancam oleh seorang pemimpin yang membuat keputusan yang tidak lagi tampak rasional.

“Dalam kasus Putin, ini bukan perjuangan untuk uang atau kekuasaan: ini tentang kebanggaan, yang berarti pikiran dimatikan. Dia tidak bisa berhenti, dan dia tidak bisa dihentikan,” kata Lilia, 72 tahun, seorang pensiunan di pinggiran kota Kiev, Brovary.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan Rusia sedang menuju ke langkah yang akan menjadikannya paria global, dan mendesaknya untuk tidak “mengisolasi diri sepenuhnya di seluruh dunia”. Diplomasi kini goyah. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian membatalkan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

KTT antara Presiden AS Joe Biden dan Putin, yang dilancarkan oleh Perancis pada awal minggu ini, tampaknya tidak mungkin terjadi. Sementara Putin mengatakan dia selalu terbuka untuk menemukan solusi diplomatik, tetapi kepentingan Rusia dan keamanan warganya adalah absolut. (kompas.com)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version