JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat lagi. Berbagai pihak pun menyampaikan sikap berbeda terkait wacana itu, termasuk PBNU dan Muhammadiyah. PBNU menyatakan usulan menunda pemilu masuk akal. Di sisi lain, Muhammadiyah menolak usulan itu.
Berikut perbedaan sikap kedua ormas Islam ini:
PBNU Anggap Masuk Akal
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menilai usulan penundaan Pemilu 2024 masuk akal. Penilaian tersebut didasari pertimbangan berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. “Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata Yahya di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar seperti dilansir Antara, Senin (28/2/2022).
Yahya berpendapat usulan tersebut bisa dirundingkan bersama seluruh pihak. Tujuannya agar mendapat solusi terbaik. “Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia. Menurutnya, seluruh pihak dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga dirasakan di seluruh dunia.
Mulai dari pandemi COVID-19 kemudian banjir beberapa waktu lalu hingga gempa bumi pada saat ini. Dia mengatakan keadaan yang sulit tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga dunia. “Kunci hadapi harus luwes dan ulet supaya bisa mengatasi beban yang ada,” kata dia. Apalagi saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan diri dengan APBD mereka karena persoalan bencana tidak terjuklak dengan baik dan harus disesuaikan.
Muhammadiyah Menolak
Berbeda dengan NU, Muhammadiyah meminta para elite bersikap lebih arif. Muhammadiyah menolak wacana Pemilu 2024 ditunda. “Terkait dengan wacana penundaan pemilu, sebaiknya para elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Mu’ti mengingatkan agar para elite untuk tidak menambah permasalahan dengan melanggar UUD 1945. Dia meminta para elite memahami dan melihat langsung kondisi masyarakat. “Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi. Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” ujarnya.
Dia juga meminta agar wacana penundaan pemilu 2024 diakhiri. Dia mengajak semuanya berpikir jernih. “Sebaiknya wacana menunda pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” jelasnya.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. (detik.com)
