PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menolak atau tidak setuju dengan penerapan vaksin berbayar untuk pribadi oleh pemerintah walaupun dengan dalih percepatan pencapaian herd immunity.
Pernyataan ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan media terkait wacana penerapan vaksinasi berbayar untuk perusahaan dan individu.
“Saya tidak setuju vaksin berbayar untuk pribadi, karena ini meragukan niat dan kebijakan pemerintah ( Presiden Jokowi ) yang sudah menggratiskan vaksin bagi masyarakat,” ucap Darul seperti rilis diterima di Padang, Senin (21/7/2021).
Bahkan, menurutnya, bila kebijakan vaksin berbayar untuk pribadi, maka bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat. Sebab, vaksin berbayar tidak menjamin tercapainya herd immunity, tapi untuk pencapaian target tersebut bisa dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksinasi.
Oleh karena itu, Darul mendorong agar PT Kimia Farma dan lainnya yang merencanakan vaksin berbayar sebaiknya tetap melaksanakan vaksinasi tetapi prinsipnya gratis.
Jadi, menyikapi wacana vaksin berbayar tersebut, ia menyarankan sebaiknya pemerintah (khususnya Kemenkes) segera mengeluarkan kebijakan yang tegas dan konsisten agar tidak menambah kebingungan masyarakat.
“Jika ada masyarakat yang mendukung kebijakan vaksin berbayar karena punya kemampuan lebih dan ingin punya pilihan vaksin, sebaiknya kelebihan-kelebihan tersebut digunakan untuk membantu sesama rakyat yang kurang beruntung.”
“Inilah saatnya mengendalikan diri dan membangun solidaritas sosial untuk kemanusiaan dan kepentingan bersama dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19,” imbaunya. (*)
