JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Demo yang diselenggarakan oleh mahasiswa pada 11 April 2022 disorot dunia. Dalam aksi demo yang berlangsung Senin lalu, perhatian masyarakat Indonesia beralih pada demo mahasiswa yang mengajukan beberapa tuntutan.
Dalam aksi demo Senin siang, mahasiswa menolak Presiden Joko Widodo untuk tidak menjabat tiga periode hingga menuntut penurunan BBM. Tidak hanya media Indonesia yang menyoroti aksi tersebut, beberapa media luar juga menyoroti aksi mahasiswa yang diselenggarakan di depan gedung DPR itu.
Kantor berita Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi meliput aksi mahasiswa agar Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi dengan jabatan lebih dari dua periode.
Media Kanada, Toronto Star menyoroti demo mahasiswa yang ingin menolak wacana penundaan pemilu pada 2024 mendatang. Selain itu, Arab News juga menyoroti aksi tersebut dengan membuat judul berita “Indonesia students rally against mooted move to extend president’s term’ serta menyorot wacana Presiden Jokowi tiga periode yang berasal dari sejumlah politikus.
Media AS menyoroti bagaimana polisi menembakan gas air mata untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang memprotes harga minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Demonstrasi tersebut adalah salah satu dari demonstrasi dari beberapa demonstrasi di seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada hari Senin, termasuk di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jakarta, di mana ratusan mahasiswa berbaris menuju parlemen untuk mengeluh tentang kenaikan biaya barang dan prospek presiden melampaui batas dua periode jabatannya,” tulis artikel tersebut.
Selain itu, media dari negara tetangga Malaysia, Free Malaysia Today juga memberitakan demo yang berlangsung pada Senin 11 April 2022 itu.
The Diplomat dari Australia juga menulis penolakan Presiden Jokowi pada rapat kabinet. Sebelumnya Jokowi sempat memperingatkan kabinetnya agar tidak membahas rumor perpanjang masa jabatannya itu.
Media Australia tersebut menyorot bahwa rumor itu didukung oleh kabinet Jokowi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, serta beberapa partai politik seperti Golkar, PKB, dan PAN.
Sebelumnya, Menko Luhut Binsar Panjaitan memang mengaku memiliki ‘big data’ yang menunjukan bahwa mayoritas masyarakat RI setuju untuk penundaan pemilu 2024. Tapi, Luhut sendiri belum mengungkap data tersebut ke publik. (rdr/viva.co.id)
