BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan dukungannya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam pengelolaan ekonomi syariah, Wapres meminta ekonomi syariah menjadi salah satu penguatan kesejahteraan warga setelah pandemi COVID-19.
“Saya menyampaikan apresiasi dan dorongan untuk lebih mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat yang dikenal daerah yang sangat religius dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” kata Ma’ruf Amin di Bukittinggi, Selasa.
Menurutnya, dengan landasan kehidupan Sumatera Barat itu, masyarakat harus membangun ekonomi dengan sesuai dengan syariah atau anjuran ulama. Harta yang bernilai secara agama untuk dimanfaatkan secara Syariah.
“Dengan mendorong pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan tuntunan para ulama kita, apalagi di Sumatera Barat,” kata dia.
Ia mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung UMKM di seluruh daerah sebagai salah satu mesin utama kebangkitan perekonomian setelah pandemi.
“Saya bangga dengan pencapaian Sumbar dalam pertumbuhan ekonomi digitalnya yang menempati urutan terbaik ke-dua di Sumatera dan ke-sembilan secara Nasional,” kata dia.
Wapres meminta UMKM menjadi perhatian pemimpin daerah karena menjadi senjata utama ekonomi masyarakat saat ini khususnya dalam peningkatan ekspor secara nasional.
“Ekspor UMKM Indonesia baru sebesar 15 persen, masih kalah jauh dengan China yang mencapai angka 60 persen, kita harap produk UMKM terus naik kelas, jangan menjadi stunting atau kerdil terus menerus,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapannya untuk memimpin Sumbar dalam peningkatan ekonomi syariah.
“Ekonomi syariah merupakan salah satu potensi yang dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah datang dari keinginan masyarakat yang memiliki falsafah adat dan darah religiusnya, kami siap memperjuangkannya,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga menegaskan imbauan Wapres sebelumnya tentang konversi Bank Nagari ke Syariah yang terkesan berjalan lambat padahal Sumbar memiliki karakter masyarakat adat dan agamanya.
“Insha Allah dengan doa dan dukungannya, semua akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, peran kelembagaan dan keuangan syariah daerah juga salah satu dari tiga program prioritas pada 2022 yang telah ditetapkan oleh Bapak Wapres yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” katanya. (rdr/ant)
