PADANG, RADARSUMBAR.COM – Meski pemilihan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang pengganti Hendri Septa yang telah dilantik menjadi Wali Kota belum dimulai prosesnya di DPRD, namun sejumlah nama sudah mengapung di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan, empat nama sudah diungkapkan oleh dua partai, PKS dan PAN yang secara aturan bisa mengusung calon Wawako ke DPRD. PAN disebut telah memberikan dua nama yang bisa diproses menjadi Cawawako, yaitu pengurus DPP PAN yang juga pengusaha nasional Ekos Albar dan Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin.
Sementara, PKS mengusung Ketua DPD PKS Padang yang juga anggota DPRD Padang Muharlion dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Mulyadi Muslim. Revolt Institute, melalui kanal YouTube “REVOLT Official Channel” melakukan jajak pendapat yang langsung diungkapkan Direktur Revolt Institute Eka Vidya Putra, 24 Juni 2021 lalu.
Melalui video berdurasi sekitar 25 menit itu, Eka menyebut, jajak pendapat mereka digelar satu hari melalui sambungan telepon pukul 10.00 sampai 20.00 WIB. Sebanyak 50 orang dijadikan sampel yang diwawancarai.
“Kami ingin terus membincangkan dinamika politik Kota Padang tentang pemilihan Wakil Wali Kota. Kami menilai, hampir setiap proses politik, berlangsung secara elitis. Seperti Cawawako, diusulkan partai politik, lalu dipilih DPRD Padang. Kita tidak menemukan di mana posisi warga dalam memilih Cawawako. Semestinya warga punya hak berpartisipasi. Itulah inti demokrasi,” kata pengajar Universitas Negeri Padang (UNP) ini.
Mencermati itulah, kata Eka, mereka melihat bagaimana posisi rakyat dalam Pilwawako dengan jajak pendapat melalui telepon.
”Ada empat pertanyaan yang kami sampaikan, bisa juga memastikan, apakah calon-calon yang kemungkinan diusulkan PAN dan PKS itu dikenal masyarakat atau tidak. Hasilnya, cukup mengejutkan,” kata Eka Vidya.
Revolt Institut, sebut Eka, memberikan pertanyaan sejauh mana responden mengenal calon yang akan dimajukan partai politik. Hasilnya, Mulyadi Muslim menjadi calon teratas dibandingkan tiga nama lainnya. Karena, kader PKS itu dikenal 36 persen dan 64 persen mengaku tidak mengenal. “Cukup banyak dibandingkan calon lain,” katanya.
Sementara, anggota DPRD Murharlion hanya dikenal 16 persen dan sebanyak 84 persen tidak mengenal. Disusul Ekos Albar yang dikenal 14 persen, tidak mengenal 86 persen dan Amril Amindikenal 14 persen, tidak mengenal 86 persen. “Karena itu ada Pilkada langsung digelar, supaya pejabat dikenal atau mengenal warga,” katanya.
Eka menyebut, angka yang dihasilkan dari jajak pendapat ini baru sekadar popularitas atau tingkat keterkenalan, bukan elektabilitas atau tingkat keterpilihan.
“Tentunya elektabilitas bisa jadi turun. Karena biasanya angka elektabilitas lebih rendah dari popularitas. Jejak pendapat kita ini seperti membenarkan, masyarakat, warga kota pemegang hak demokrasi itu terpinggirkan,” katanya.
Pertanyaan lainnya, kata Eka, siapa nama yang layak menggantikan Hendri Septa dalam pertanyaan terbuka. Orang yang ikut jajak pendapat, boleh mengusulkan siapa saja. “Hasilnya, 82 persen menyatakan tidak tahu dan yang paling tinggi sebanyak 4 persen Mulyadi Muslim. Sementara calon-calon yang muncul lainnya hanya di kisaran 2 persen saja,” kata Eka.
Nama-nama yang muncul berikutnya setelah Mulyadi Muslim adalah Hendrizal (Pejabat Pemko Padang) 2 persen, 2 persen Maigus Nasir (anggota DPRD Sumbar), 2 persen Desri Ayunda (Cawako 2013 dan Cawawako 2018), 2 persen M Ichlas El Qudsi (mantan anggota DPR RI dan Cawako 2013), 2 persen Indra Catri (Bupati Agam dan Cawagub Sumbar 2020).
“Ada yang menyebut usulan Pemko Padang dan belum bisa memastikan siapa yang dicalonkan,” kata Eka.
Artinya, sebut Eka, hanya Mulyadi Muslim yang mendapatkan angka 4 persen. Dari data ini, pengetahuan masyarakat Kota Padang terhadap elite politik masih rendah. Bahkan 82 persen dia tak punya referensi, siapa yang menjadi tokoh di Kota Padang. Kota yang ada banyak perguruan tinggi, kantor partai politik, tapi kurang melekat di warga kita.
“Meski ada 5 nama yang muncul, ini menunjukkan, banyak tokoh yang tidak terbicarakan di parpol, tapi di masyarakat dibicarakan. Ini seharusnya menjadi pertimbangan dari parpol, ketika menjadi pembicaraan pencarian calon wakil wali Kota Padang,” kata Eka.
Eka menyebut, Revolt Institute juga menanyakan tingkat pengetahuan responden terhadap informasi siapa yang berhak mengusulkan Cawawako menggantikan Hendri Septa. Ada empat opsi yang disampaikan, pertama partai pengusung Mahen (Mahyeldi-Hendri Septa), semua parpol yang ada kursi DPRD Padang, usulan dari masyarakat kota dan tidak tahu.
“Hasilnya 36 persen menyebut partai pengusung, 12 persen semua parpol, 42 persen usulan masyarakat, 10 persen tidak tahu,” katanya.
Menariknya, sebut Eka, ada 36 persen yang jawabannya betul, yaitu diusung parpol Mahen. Tapi 42 persen mengatakan, yang mengusul, usulan warga kota.
“Ada pengetahuan masyarakat yangdiusulkan adalah yang mereka usulkan. Bisa jadi masyarakat menunggu, siapa yang akan diusulkan calon. Artinya, parpol harusnya meminta aspirasi warga,” katanya.
Pertanyaan yang agak serupa, siapa yang akan memilih Wawako Padang mengantikan Hendri Septa. Pertama partai pengusung Mahen, semua parpol DPRD Padang melalui sidang paripurna, masyarakat Kota Padang yang punya hak pilih, tidak tahu.
“Hasilnya 24 persen menyebut partai pengusung Mahen, 24 persen semua parpol di DPRD Padang, 44 oleh masyarakat Kota Padang, 6 persen tidak tahu,” katanya.
Artinya, sebut Eka, masih 24 persen warga yang tahu bagaimana cara pemilihan Wawako. Artinya, cukup sedikit yang tahu warga dengan cara ini. Ada kekurangan pengetahuan warga kota terkait masalah politik ini.
“Akhir kata, kita akan memilih, siapa yang akan mendampingi Hendri Septa memimpin Padang, Demokrasi akan hadir jika ada aktor-aktor demokrasi. Jadilah aktor demokrasi yang mengedepankan hak konstitusional warganya. Yang ada di depan adalah dorongan untuk mengedepankan partisipasi politik rakyat,” katanya. (*)