JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusung tiga langkah utama guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan transformasi digital yang sehat dan optimal.
Tiga langkah tersebut antara lain, pemutusan akses konten negatif, menanggulangi kontan maupun berita misinformasi, dan terakhir adalah menggencarkan gerakan literasi digital.
“Langkah pertama ialah pemutusan konten negatif yang melanggar hukum. Pemutusan konten negatif ditindak berdasarkan laporan dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun temuan dari tim Kominfo. Hingga saat ini tercatat 2,9 juta konten negatif yang telah diputus aksesnya,” ujar Johnny seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (1/6/2022).
Dari 2,9 juta hal negatif yang telah diputus aksesnya, Johnny membeberkan 1,7 di antaranya merupakan situs website bermuatan negatif sementara sisanya berjumlah 1,2 juta berisikan konten negatif di media sosial.
Lalu selanjutnya langkah kedua untuk menciptakan ekosistem digital aman dan inklusif di Indonesia, Kementerian Kominfo menyebut penanggulangan hoaks atau berita bohong terus dilakukan secara proaktif.
Patroli siber dikerahkan dan laporan dari berbagai kanal aduan serta komunikasi Kementerian Kominfo disiagakan untuk mengentaskan hoaks.
“Kementerian Kominfo bekerja sama dengan media dan pers, industri digital, hingga masyarakat umum untuk mengklarifikasi hoaks dan disinformasi. Pemerintah juga mengorkestrasi komunikasi publik yang positif dan efektif sebagai kontra-narasi atas hoaks yang beredar di internet,” ujarnya.
Mengenai langkah yang ketiga, Kominfo menjadikan langkah ini sebagai gerakan pamungkas karena memberikan dasar kepada para pengguna internet untuk bisa memahami kondisi lingkungan digital yang berkembang.
Langkah ketiga adalah literasi digital yang diberikan dalam banyak tingkatan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi.
“Literasi digital merupakan inti dari upaya kita untuk mendorong penggunaan internet yang aman dan produktif, serta menjadi langkah yang paling efektif untuk mengurangi narasi negatif dan hoaks yang beredar di dunia maya,” ujar Johnny.
Ia menyebutkan dengan ketiga langkah tersebut Pemerintah bersama dengan masyarakat bisa menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif bagi banyak pihak.
Namun dengan catatan kerjasama berbagai pihak yang terlibat harus aktif dan saling menopang satu sama lain sehingga ketiga langkah itu bisa berjalan optimal.
“Penting bagi seluruh stakeholders, baik institusi pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat, media, hingga akademisi, untuk saling mendukung dalam penanganan konten negatif yang beredar di internet,” tutupnya. (rdr/ant)
