PADANG ARO, RADARSUMBAR.COM – Anggota DPRD Solok Selatan, Sumatera Barat, Muklis menyayangkan banyaknya aparatur sipil negara di daerah itu yang menunggak membayar tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
“PNS adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintah daerah dan PDAM adalah BUMD yang juga milik pemda. Sewajarnya PNS menjadi contoh dan suri teladan,” katanya di Padang Aro, Kamis.
Sebagai abdi negara, kata politisi PKB ini, ASN pasti mengetahui bahwa mati hidup sebuah badan usaha salah satu bersumber dari pelanggan.
“ASN harus menganggap PDAM bagian dari institusinya sehingga muncul kepedulian. Kepedulian tak harus besar, cukup membayar tagihan tepat waktu,” ujarnya.
Persoalan ini, katanya harus menjadi perhatian pimpinan daerah. “Pimpinan daerah harus menggarisbawahi persoalan ini,” katanya.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan mencatat bahwa pelanggan yang menunggak membayar rekening air terbanyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, instansi, termasuk sekolah yang ditutup.
“Pelanggan PDAM yang banyak menunggak itu berasal dari kalangan ASN Solok Selatan dan sejumlah instansi, termasuk sekolah yang ditutup, disusul oleh warga biasa,” kata Direktur PDAM, Tirta Saribu Sungai Solok Selatan Syamsuar.
Dia berharap ada kerja sama dari pemerintah daerah, karena pelanggan yang menunggak itu lebih banyak dari pegawai, termasuk instansi dan sekolah sekolah. “Kerja sama ini bisa berupa teguran dan jika ada warga yang mengurus surat menyurat agar dilampirkan juga bukti lunas PDAM,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, Sekda Kabupaten Solok Selatan Syamsu Rizaldi mengatakan pihaknya telah mengimbau kepada seluruh ASN untuk taat membayar rekening PDAM, karena itu kewajiban sebagai konsumen.
“Apalagi PDAM adalah perusahaan yang harus kita dukung dan majukan. Melalui Badan Pengawas kami sudah meminta daftar nama by name by adress, termasuk instansi yang menunggak rekening PDAM-nya, untuk kami tindak lanjuti,” ujarnya. (rdr/ant)
