JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menagih janji Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait audit investigasi produksi semen di Indonesia. Janji audit itu disampaikan Bahlil sejak tahun 2021 lalu.
“Saya ingin menagih janji Pak Menteri pada 20 Agustus 2021. Pak Menteri menjanjikan kepada kami audit investigasi soal semen. 10 bulan sudah kita tunggu. Mungkin ini audit investigasi terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalau audit itu ada, tolong laporkan kepada kami Komisi VI,” kata Andre, kemarin.
Menurut versi Andre, saat ini Indonesia tengah mengalami over supply semen sebesar 50 juta ton dengan pertumbuhan 4 % per tahun. Sehingga tidak membutuhkan investasi pembangunan pabrik semen baru hingga tahun 2030 mendatang. Sementara versi Bahlil, Indonesia tidak surplus semen.
“Waktu itu versinya Pak Menteri tidak over supply. Kita adu, silakan Pak Menteri paparkan kepada kami hasil audit investigasinya apa,” imbuh Andre.
Tak hanya menagih janji audit semen, Andre juga menyampaikan kegelisahan para pelaku industri semen dalam negeri terkait pembangunan pabrik baru di Kalimantan Timur dan Aceh. Kedua pabrik itu dibangun di tengah komitmen Menteri Investasi untuk memoratorium pembangunan pabrik semen.
Selain itu, pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur dikhawatirkan dapat mengganggu eksistensi industri semen dalam negeri yang tengah fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Ini kegelisahan temen-temen industri semen dalam negeri yang disampaikan ke kami. Pabrik di Aceh dan di Kaltim itu jalan Pak Menteri. Padahal kan sudah moratorium, kenapa itu masih bisa jalan. Bagaimana komitmen Pak Menteri. Pak Menteri selalu bilang, ‘saya ini kalau berjanji selalu saya tepati’. Nah, tolong bapak sampaikan kepada kami, janjinya ditepati atau enggak,” kata Andre.
“Pabrik semen di Kaltim itu diduga mengganggu penjualan semen dalam negeri yang lagi eksis untuk IKN. Jangan sampai saat IKN ini butuh 21 juta ton semen kemudian yang menikmati itu pabrik semen China yang sedang dibangun di Kaltim itu,” sambungnya.
Menjawab pertanyaan Andre, Bahlil mengakui saat ini Indonesia tengah mengalami surplus semen. Pengakuan Bahlil didasarkan pada hasil audit BPKP yang menyebutkan Indonesia surplus semen sebanyak 40 juta ton.
“Pak Andre, laporan BPKP sudah ada. Laporan BPKP menyebutkan benar Indonesia masih surplus 40 juta metrik ton per tahun. Karena itu yang pertama kali menginisiasi moratorium itu adalah BKPM, bukan kementerian lain, Pak Andre,” kata Bahlil.
Terkait pembangunan pabrik semen di Kaltim, Bahlil mengatakan izin tersebut keluar sebelum adanya keputusan moratorium. Dalam izin itu terdapat komitmen 80 hingga 90 persen produksinya untuk kebutuhan ekspor. “Kalau dia tidak komitmen ekspor, yang Pak Andre takutkan akan membanjiri dalam negeri, ijinnya perlu kita tinjau,” terang Bahlil.
Sementara terkait pembangunan pabrik semen di Aceh, Bahlil mengatakan hal itu masih tahap persiapan. Masih dibutuhkan waktu enam tahun hingga investasi masuk. Apalagi Aceh punya otonomi khusus, ada UU kekhususan. “Karena itu kita pastikan tata niaga industri semen akan kita jalankan sesuai dengan kesepakatan moratorium,” kata Bahlil. (*/rdr)
