JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai akan lebih baik jika mengusung Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai Prabowo dan Khofifah sudah memiliki modal awal untuk menarik dukungan masyarakat.
Pertama, Prabowo memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi berdasarkan jajak pendapat berbagai lembaga survei.
“Dengan realitas politik yang ada, tentu sangat wajar menaruh Prabowo Subianto sebagai capres dari koalisi ini,” sebut Ari pada Kompas.com, Sabtu (2/7/2022).
Kedua, jabatan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur dinilai mendapat sentimen yang cukup positif dari publik.
Hal itu pun sejalan dengan bagaimana publik memandang kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
“Demikian juga Khofifah, posisinya sebagai gubernur Jawa Timur membawa implikasi kinerjanya disambut positif oleh publik,” katanya.
Ari juga membandingkan Khofifah dengan kader PKB yang tak lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Ari, jika dibandingkan dengan Khofifah, Muhaimin tak memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut suara konstituen.
“Dipaksakan menjadi cawapres pun, nama Cak Imin kurang ngangkat potensi menang dari koalisi ini,” ungkapnya.
“(Sebab) posisi Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan ketua umum partai kurang berhasil dikapitalisasi pada faktor elektoral, walau berdampak pada faktor popularitas,” imbuh dia.
Diketahui koalisi Partai Gerindra dan PKB diberi nama Silaturahmi Indonesia Raya.
Dengan terbentuknya koalisi itu, maka saat ini terdapat dua koalisi parpol yang telah terbentuk.
Sebelumnya Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) lebih dulu menjalin kerja sama dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
Sementara itu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih melakukan proses penjajakan dan belum memutuskan untuk menentukan langkah politiknya terkait pembentukan koalisi. (rdr/kompas.com)
