JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terancam mundur.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan hal tersebut bisa terjadi jika modal negara yang diberikan dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) tidak segera cair. Ia mengatakan keterlambatan pencairan akan membuat kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek hanya bisa bertahan hingga September mendatang.
“Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini (PMN) tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga,” ujarnya dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).
Didiek menuturkan jika PMN tidak bisa turun tahun ini, maka penyelesaian proyek KCJB yang direncanakan selesai Juni 2023 tidak akan terwujud.
Namun demikian, ia menyatakan rencana uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping pada acara G20 November mendatang masih terjadwal.
Didiek menyebut masalah pada proyek KCIC ini bermula dari kontraktor. Kemudian, pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan lahan.
“Ini luar biasa, nah saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin Kereta Api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini,” sambung Didiek.
Lebih lanjut, ia menuturkan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek KCJB awalnya hanya US$6 miliar saja. Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai US$1,1 miliar hingga US$1,9 miliar.
Pembengkakan biaya ini terdiri dari pembebasan lahan, Engineering, Procurement and Construction (EPC), relokasi jalur, dan biaya lainnya.
“Awalnya di pembebasan lahan ini antara US$100 juta sampai US$300 juta, yang besar juga EPC ini di angka US$600 juta sampai US$1,2 miliar, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri,” kata Didiek. (rdr/cnnindonesia.com)
