SOLOK, RADARSUMBAR.COM – Kisruh didalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Solok semakin panas, beberapa waktu belakangan ini terjadi dua kubu antara Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan Kubu Wakil Ketua DPRD.
Hal ini terjadi ketika pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Ilham Azre menyampaikan, adanya dua kubu di kelembagaan DPRD seharusnya tidak terjadi, apalagi dalam pembahasan soal Rencana Pembangunan Daerah.
Dia mengatakan, seharusnya DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat tidak ikut-ikutan dalam konflik yang terjadi antara Bupati dengan Ketua DPRD.
“Ini kan sebenarnya begini, seharusnya konflik antara Bupati dengan Ketua DPRD ini tidak merembet ke Lembaga DPRD sendiri. Jangan sampai, ini membuat perpecahan di lembaga DPRD sendiri,” ujar Ilham Azre melalui sambungan telephone pada Jumat (30/7/2021) kemarin.
Dikatakan Azre, jika ini merembet terhadap kelembagaan seperti saat ini, hal ini akan merembet terhadap jalannya roda pemerintahan. Seperti, pengambilan keputusan dan lain-lain.
“Di DPRD itu kan kolektif kolegial, dipisahkan permasalahan antara DPRD dan Bupati ini. Seharusnya dua kubu seperti ini tidak harus terbentuk, anggota DPRD harus jernih dalam menilai. Ketika ada kepentingan masyarakat seharusnya itu yang lebih diutamakan,” papar Azre.
Azre mengatakan, biarkan saja terjadi konflik antara Ketua DPRD dengan Bupati. Seharusnya tidak usah dirembetkan kepada kelembagaan. “Ini adalah konflik individu antara Bupati dengan Ketua DPRD, bukan konflik kelembagaan” tutup Azre. (*)