Karena itu pemerintah kabupaten telah mengusulkan ketersediaan lumbung sosial pada 21 nagari (desa adat) rawan bencana yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu.
Masing-masing nagari memiliki karakteristik kerawanan tersediri seperti misalnya banjir kerap terjadi di 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Sedangkan gempa bumi di seluruh kecamatan.
“Nah, dengan demikian upaya tanggap darurat lebih optimal dan bisa sesegera mungkin,” terang bupati.
Pada kesempatan itu Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kristianto menyebutkan usulan tersebut sangat relevan dengan program kerja ementerian terkait penanganan pertama jika terjadi bencana alam.
Bahkan menjadi salah satu program prioritas Menteri Sosial. Karena itu dirinya menyampaikan pihaknya bakal menurunkan tim teknis terkait pemetaan potensi bencana yang terdapat di Pesisir Selatan. “Ini salah satu program unggulan dari Ibu Menteri,” sebutnya. (rdr/ant)
