PESSEL, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Sosial menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terkait penyediaan lumbung sosial, karena dinilai sejalan dengan program kementerian.
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan usulan itu mengingat wilayah geografis Pesisir Selatan yang memanjang dan banyak hulu sungai, sehingga rawan terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor hingga tsunami.
“Kemudian potensi terjadinya abrasi pantai, kebakaran dan badai” ungkap bupati ketika beraudiensi dengan Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kristianto di Jakarta.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Sosial Bupati Rusma Yul Anwar turut didampingi Kepala Dinas Sosial Wendra Rovikto dan pejabat lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati melanjutkan keberadaan lumbung sosial bisa sebagai antisipasi pertama jika terjadi bencana alam. Masyarakat yang jadi korban tidak harus menunggu bantuan dari luar wilayah mereka.
Karena itu pemerintah kabupaten telah mengusulkan ketersediaan lumbung sosial pada 21 nagari (desa adat) rawan bencana yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu.
Masing-masing nagari memiliki karakteristik kerawanan tersediri seperti misalnya banjir kerap terjadi di 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Sedangkan gempa bumi di seluruh kecamatan.
“Nah, dengan demikian upaya tanggap darurat lebih optimal dan bisa sesegera mungkin,” terang bupati.
Pada kesempatan itu Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kristianto menyebutkan usulan tersebut sangat relevan dengan program kerja ementerian terkait penanganan pertama jika terjadi bencana alam.
Bahkan menjadi salah satu program prioritas Menteri Sosial. Karena itu dirinya menyampaikan pihaknya bakal menurunkan tim teknis terkait pemetaan potensi bencana yang terdapat di Pesisir Selatan. “Ini salah satu program unggulan dari Ibu Menteri,” sebutnya. (rdr/ant)
