JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun menjadi sebesar 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun. Biaya itu membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 27,09 triliun dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Namun, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut. Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN.
“Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun,” jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).
Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini. Progres pembangunan konstruksi fisik Kereta Cepat Jakarta Bandung juga terus dikebut. Meski diakui, target penyelesaiannya molor beberapa kali.
“Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan,” ungkap Wahyu.
Berharap duit APBN
Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung memang terancam terhambat, sehingga penyelesaian proyek diundur.
Didiek mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa molor apabila PMN tidak kunjung cair dan menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.
“Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cast flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur,” kata Didiek dalam rapat Komisi V DPR.
Didiek juga mengatakan, masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bermula dari kontraktor. Kemudian, pada 2019 proyek kereta cepat ini terhambat karena pembebasan tanah.
“Ini luar biasa, nah saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin kereta api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didiek mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelsaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini awalnya 6 miliar dollar AS. Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya terdiri dari pembebasan lahan, EPC, relokasi jalur dan biaya lainnya.
“Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dolar AS sampai 300 juta dolar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dolar AS sampai 1,2 miliar dolar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri,” ucap dia. (rdr/kompas.com)
