AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Bupati Solok Epyardi Asda membantah dirinya terlibat dengan aksi tergemboknya rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Kabupaten Solok pada Senin siang.
Bupati membantah hal tersebut saat dimintai klarifikasi oleh wartawan via telepon selulernya, Senin (2/9/2021). Dia (Bupati, red) meminta permasalahan tersebut tidak disangkutpautkan.
“Demi Allah. Saya tidak tahu sedikitpun permasalahan penggembokan ini. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan tindakan tersebut, seharusnya saya bisa pertanyakan kepada Sekretariat DPRD yang mengelola rumah dinas tersebut. Saya juga heran, sekarang ini apa saja persoalan kok dihubung-hubungkan dengan saya,” ucap Epyardi.
Dia menegaskan, tidak tahu apa-apa terkait penggembokkan tersebut dan juga tidak pernah memberikan perintah apapun. Dia berharap, masyarakat bisa lebih pintar dan menyaring apa-apa saja informasi yang didapat agar tidak menjadi polemik ke depannya.
“Sekarang saya lagi fokus membangun Kabupaten Solok saja, sebagimana visi kami mambangkik batang tarandam, menjadikan daerah ini menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah, tadi kami sudah mulai menanam benih dalam rangka penangkaran bibit murni padi varietas anak daro,” tutur Epyardi.
Sementara itu, Kasubag Humas DPRD Kabupaten Solok Ismardi mengatakan, kejadian tersebut murni hanya kesalahan komunikasi saja antara Bagian Umum Sekretariat DPRD, artinya tidak ada intrik apapun.
Ini awalnya berasal dari kunjungan Kabag Umum, Kasubag Rumah Tangga dan petugas pengelola barang Sekretariat DPRD ke lokasi tersebut karena adanya laporan tenaga THL yang bertugas sebagai Satpol PP disana tidak masuk.
Karena didapati rumah dinas gerbangnya dalam keadaan terbuka saja, dan gembok yang disana sudah rusak, maka dibelikan gembok baru dan pagarnya dikunci. Dan itu tidak lain adalah untuk mengamankan rumah dinas tersebut dan segala aset yang ada dari segala kemungkinan yang ada.
“Karena orang bisa saja bebas keluar masuk, apalagi anjing liar juga banyak berkeliaran,” papar Ismardi.
Dipastikannya, penggembokan rumah dinas itu murni keterlambatan komunikasi saja, karena hanya untuk mengamankan aset disana, sebab tidak adanya petugas yang jaga.
“Ini murni ‘miss komunikasi’ saja, tidak ada penggembokan supaya tidak dapat dipakai ketua DPRD, dan tidak ada yang memerintahkan itu, tapi karena memang pada saat dikunjungi dirumah dinas tersebut tidak ada petugas yang berjaga,” tutup Ismardi. (*)
