PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Joinaldy meminta program percepatan penurunan stunting atau atau anak mengalami kekerdilan akibat gizi buruk di provinsi itu terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting namun mereka jalan sendiri-sendiri.”
“Kami minta BKKBN dapat menghimpun mereka semua agar program ini dapat menjadi lebih besar,” kata dia fokus grup terpumpun yang digelar Kanwil DJPb dengan Perwakilan BKKBN Sumbar di Padang, Rabu.
Ia mencontohkan ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), perkumpulan dokter kandungan serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin fokus menyelesaikan persoalan stunting di Sumbar ini.
“Kita minta ini dirangkul semua sehingga program ini merata didapatkan warga yang memang berisiko dan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting di Sumbar,” kata dia.
Pada saat ini ada beberapa kota dan kabupaten di Sumbar yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi mulai dari Kabupaten Solok dengan angka 40,1 persen kemudian Kabupaten Pasaman dan Sijunjung di angka 30,1 30,2 persen.
Setelah itu Kabupaten Padang Pariaman dengan 28,3 persen dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan 28,2 persen serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 27,3 persen.
Lalu Kabupaten Pesisir Selatan dengan 25,2 persen dan Solok Selatan dengan 24,5 persen serta Kabupaten Pasaman Barat dengan prevalensi 24 persen.
Menurut dia masih tingginya angka stunting di Sumbar tentu menjadi pertanyaan karena daerah ini memiliki sumber protein yang berlimpah mulai dari produksi telur ayam, ikan air tawar, ikan air tawar, laut yang luas serta lumbung pangan di kawasan Sumatera Tengah.
“Harusnya dengan kelebihan itu Sumbar harus berada jauh dari ambang batas angka stunting nasional dan yang terjadi tidak demikian.”
“Dan saat ini tentu penguatan akan edukasi masyarakat harus dilakukan serta intervensi terhadap anak berisiko stunting,” kata Wagub Audy.
Selain itu rangkul kampus melalui diskusi-diskusi antara akademisi untuk merumuskan strategi dan langkah pasti dalam menurunkan angka stunting.
“Semua pihak memang harus terlibat mengambil perannya masing-masing dalam menekan angka stunting,” kata dia.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan angka prevalensi ini didapatkan dari survei Status Gizi Indonesia 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
“Mereka mengukur tinggi anak di bawah dua tahun dan menemukan tinggi mereka belum mencapai standar yang ada dan ini yang kita target secara bersama-sama,” kata dia.
Pada SSGI 2019 prevalensi stunting di Sumbar di angka 29 persen dan dalam dua tahun mampu turun menjadi 23,3 persen dan ini disebabkan kerja sama seluruh pihak melakukan intervensi stunting.
“Target kita agar terus turun dan membantu pusat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024,” kata dia. (rdr/ant)
