PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengimbau pemerintah nagari (desa adat) agar mengalokasikan anggaran program sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.
Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder, sehingga butuh kesadaran bersama, karena mereka adalah pelanjut serta penyempurna pembangunan yang telah ada saat ini.
“Apalagi Pesisir Selatan telah dinobatkan sebagai kabupaten layak anak. Jadi, mesti kita perlakukan mereka sebagai anak di zamannya. Itu yang dinamakan dengan kodrat zaman,” ungkap bupati di Painan.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Wendra Rovikto menyampaikan kampanye stop kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dilakukan secara gencar, sehingga memiliki gaung dan daya tekan yang lebih besar.
“Bisa melalui khutbah keagamaan, siswa maupun pendekatan personal lewat Ninik mamak dan tokoh masyarakat,” ujarnya di Painan.
Ia menyampaikan pemerintah kabupaten sejak Januari-Agustus telah melakukan sosialisasi di sejumlah kecamatan antara lain Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
Kecamatan Linggo Sari Baganti, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Kecamatan Silaut. Kegiatan dihadiri wali nagari, Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Forkompimca.
Sosialisasi yang menyeluruh merupakan salah satu upaya pencegahan yang efektif terkait kejahatan kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena masyarakat sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan.
Selama ini masyarakat tidak mengetahui tahapan pengaduan kejahatan terhadap anak dan perempuan, bahkan mereka khawatir bakal terancam keselamatannya jika ikut campur urusan itu.
“Nah dengan kondisi seperti itu tentu sulit menekan peningkatan kasus,” ujarnya.
Selain melalui sosialisasi pemerintah nagari juga bisa membentuk organisasi yang fokus pada persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan tingkat nagari seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Bahkan juga bisa membentuk organisasi yang berbasis kepemudaan seperti misalnya pemuda-pemudi anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga memperkecil peluang terjadinya aksi kekerasan.
“Nah, jika ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan, kami yakin aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan,” ujarnya. (rdr/ant)
