PADANG, RADARSUMBAR.COM – Yunidar (57), seorang guru honorer di SD Tabiang Banda Gadang memaparkan, Pemko Padang seharusnya memikirkan usia mereka yang tidak dapat bersaing dengan guru-guru muda yang lebih mudah diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang.
“Melalui DPRD Padang, kami meminta Pemko Padang untuk memprioritaskan mereka untuk diangkat sebagai PPPK di Kota Padang.”
“Apalagi, saat ini kami tidak bisa bersaing dengan guru-guru yang usianya jauh lebih muda dari guru-guru yang berumur di atas 35 tahun. Tolong kami pak,” ucapnya dengai beraian air mata.
Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan dalam aksi demo damai ini, ia meminta DPRD Kota Padang menghadirkan Walikota Padang untuk bisa menjelaskan hasil dari pertemuan dengan KemenPAN-RB.
“Kami meminta DPRD Padang menghadirkan Walikota Padang untuk menjelaskan berapa formasi untuk kami guru-guru yang telah lulus Passing Grade ini. Apakah 1228 orang guru honorer telah di masukan datanya.”
“Apalagi, 23 September 2022 sudah hangus datanya. Walikota hanya bisa berjanji dengan kata mengusulkan saja. Jadi kami menunggu Walikota Padang menjelaskannya di DPRD Kota Padang, kalau tidak kami tidak akan pulang,” paparnya.
Mendapat banyaknya permasalahan yang menimpa guru-guru honorer di Kota Padang, Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani akan memanggil Walikota Padang untuk menjelaskan.
“Bagaimanapun, kita akan perjuangkan nasib guru-guru honorer ini yang menuntut haknya untuk diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang. Oleh karena itu, kami memanggil Walikota Padang untuk menjelaskan semua ini,” jelasnya.
Mengenai intimidasi yang diterima oleh guru-guru honorer dalam melakukan aksi demo, Syahrial Kani meminta untuk bertanya langsung kepada Walikota Padang.
“Jika ingin bertanya tentang intimidasi yang diterima guru honorer, silahkan bertanya ke walikota Padang langsung,” tutupnya.
Sebelumnya, seratusan orang guru yang FGLPG Kota Padang mendadak mendatangi Rumah Dinas Walikota Padang pada Jum’at malam (19/8/2022).
Kedatangan ratusan perwakilan guru tersebut untuk menemui Walikota Padang Hendri Septa dalam rangka mempertanyakan kelanjutan nasib 1.228 orang untuk diangkat sebagai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Apalagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan pada 23 Agustus 2022 yang akan datang. Hingga berita diturunkan, Walikota Padang belum memberikan keterangan kepada media ini.(rdr)
