JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 8.693 customer information file yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Adapun total dana atas aktivitas tersebut sebesar Rp608,87 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini otoritas berupaya melakukan pemantauan terhadap rekening yang terindikasi judi online.
“Bank sudah melaporkan sekitar 8.693 CIF yang terindikasi judi online, dengan jumlah total dana pihak ketiga mencapai Rp608,87 miliar melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujarnya saat konferensi pers, Selasa (7/9/2022).
Menurutnya perbankan telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan dengan parameter yang cukup memadai dan telah diterapkan secara efektif.
“Perbankan senantiasa patuh secara prinsip ini untuk melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian OJK juga berkolaborasi dengan lembaga terkait kalau ada transaksi mencurigakan,” ucapnya.
Dari sisi lain, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan hanya 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.
Direktur Humas OJK Darmansyah menambahkan ada beberapa strategi yang telah disusun demi meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Pertama, strategi literasi keuangan dilakukan secara online hingga offline.
Adapun kegiatan literasi keuangan secara online menjadi tumpuan mereka. Karena kegiatan secara offline sangat sukar dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2021. Namun, setelah adanya relaksasi pelonggaran mobilitas masyarakat, kegiatan tersebut tetap dilakukan secara online.
“Sekarang setelah pandemi tetap dilakukan, karena ternyata ada dampak yang bagus. Salah satunya, menjangkau lebih kuat, akan tetapi efektivitasnya masih harus dikaji,” ucapnya.
Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan secara online dinilai memang dapat mendatangkan khalayak yang lebih luas dan banyak. Dia tetap harus membuktikan apakah dengan banyaknya khalayak yang mengikuti kegiatan literasi membuat mereka menjadi paham soal literasi keuangan.
Adapun kegiatan literasi secara offline pun masih tetap dilakukan. Sebab tidak semua wilayah di Indonesia dapat dijangkau secara online. Seperti wilayah 3T sebagai daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan dan tertular belum didukung infrastruktur yang mumpuni.
“Kalau ternyata ada juga daerah yang tidak bisa dijangkau secara online misal 3T, ini kan infrastrukturnya agak sulit. Jadi, kami menggunakan pendekatan offline. Kami datang kesana melakukan edukasi,” ucapnya.
