PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyetujui proposal hibah dana rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat tahun anggaran 2023 sebesar Rp56,8 miliar.
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah menyampaikan persetujuan itu tak lepas dari realisasi penggunaan hibah dana di daerah yang sangat bagus mulai dari serapan anggarannya hingga kualitas pengerjaan.
“Nah, seperti yang kami mau. Kalau bisa nambah lagi. Jangan sampai capek-capek ngusulin, setelah disetujui tapi realisasi minim,” ungkapnya saat menjamu Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di ruang kerjanya di Jakarta.
Kedatangan bupati ke BNPB didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Doni Gusrizal, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yuskardi dan Kepala Bagian Humas Vorzil Yandrison.
Deputi melanjutkan selain serapan dan hasil yang bagus, persetujuan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan, khususnya yang rusak akibat bencana alam.
Sebab masyarakat butuh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan, jembatan maupun irigasi sebagai sarana penunjang kegiatan perekonomian di daerah.
Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali mengajukan usulan tambahan untuk tahun anggaran 2023, sehingga target pertumbuhan dapat tercapai sesuai target. “Dengan catatan tentu harus yang skala prioritas. Artinya yang benar-benar paling dibutuhkan untuk saat ini,” tutur Deputi.
Pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar mengungkapkan usulan itu karena adanya beberapa infrastruktur yang rusak akibat tingginya curah hujan pada pertengahan Desember tahun lalu.
Kondisi tersebut memicu terganggunya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan dan fasilitas publik, sehingga jika tidak segera ditangani bakal menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Besaran hibah dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan depan jauh lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya Rp6,3 miliar,” terang bupati.
Adapun kegiatan rehabilitasi yang diusulkan adalah rencana pembangunan pengaman Muaro Surantih Kecamatan Sutera Rp23,1 miliar, karena merupakan wisata, bahkan di kawasan itu terhadap satu SD.
Kemudian rekonstruksi pengaman tebing sungai Batang Painan sebesar Rp15 miliar, karena sungai tersebut merupakan sumber air dan sungai utama di kawasan Kota Painan.
Sedangkan di hulunya terdapat objek wisata Timbulun yang tercatat sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat setempat, sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. “Selain itu juga pembangunan satu unit jembatan di Nagari IV Kiri Hilir Kecamatan Batang Kapas yang beberapa waktu lalu putus akibat banjir,” terang bupati
Sementara Kepala BPBD Doni Gusrizal mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi periode masa hibah 2021-Novemver 2022 sebesar Rp6,3 miliar telah selesai 100 persen. Adapun kegiatan rehab rekon yang dibiayai APBN melalui hibah BNPB tersebut antara lain rekonstruksi jalan Kampung Tengah 1 Kecamatan Tanah Ampek Hulu Tapan senilai Rp2,03 miliar.
Rekonstruksi jembatan gantung Pasar 60 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Rp3,2 miliar. Rehabilitasi jalan Limau-Limau – Ngalau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Rp731 juta. “Kemudian BNPB juga mengalokasikan hibah dana untuk rehabilitasi jalan Labuhan Tanjak dan sekitarnya Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar Rp266 juta,” ujar Doni merinci.
Bahkan salah satu jembatan di Nahari Kampung Tengah Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan kini dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat setempat, mirip dengan jembatan Ampera. Pemerintah kabupaten bakal memberi penerangan yang bagus pada jembatan itu, sehingga menambah keindahan dan bisa keberadaannya memberi nilai tambah ekonomi pada masyarakat sekitar.
“Meski demikian, saya mengimbau pada masyarakat agar menjaganya, sehingga bisa bermanfaat lebih lama,” tambahnya. (rdr/ant)
