PADANG, RADARSUMBAR.COM – Jumlah desa atau nagari di Sumatera Barat resmi bertambah dari 929 unit menjadi 1.035 pada September 2022 setelah 106 nagari/desa pemekaran mendapatkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kemaren kita menerima 47 kode wilayah administrasi pemerintahan nagari dari Kemendagri, sebelumnya 11 Agustus 2022 telah diterima juga sebanyak 59 kode nagari untuk Pemkab Pasaman Barat. Total ada 106 nagari baru di Sumbar,” kata Kepala Biro Pemerintahan Sumbar, Doni Rahmat Samulo dihubungi dari Padang, Selasa (27/9/2022).
Ia mengatakan kode wilayah administrasi pemerintahan desa yang baru diterima berasal dari hasil pengusulan penataan (pemekaran) nagari pada tiga pemerintahan kabupaten di provinsi itu. Sebanyak 47 kode pemerintahan nagari itu berasal dari pengusulan penataan dari tiga kabupaten yaitu 25 kode untuk Pemkab Pasaman, 10 kode untuk Pemkab Agam dan 12 Kode untuk Pemkab Pasaman Barat.
Menurutnya Sumbar merupakan provinsi penerima kode nagari terbanyak dari 119 kode nagari baru se-Indonesia yang diserahkan oleh Wamendagri di Jakarta. Doni menyebut penambahan pemerintahan nagari baru ini, akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian Sumbar.
“Dari 106 nagari baru, jika saja per nagari itu akan diserap 15 orang untuk jadi wali nagari dan perangkatnya, maka akan ada 1.590 orang yang mendapatkan lapangan kerja. Diperkirakan masing-masing nagari akan mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat, maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru,” katanya.
Selain itu, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, mempercepat serta lebih meratakan pembangunan daerah sampai ke daerah-daerah terdepan, yaitu nagari.
Diharapkan juga dengan hadirnya nagari baru ini, para pemuda dan pemudi di Sumatera Barat yang memiliki kemampuan dan kemauan bisa berkontribusi bagi daerah dengan menjadi perangkat nagari. “Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dari pusat hingga daerah hingga proses pemekaran berjalan dengan baik,” ujarnya. (rdr/ant)