PAYAKUMBUH, RADARSUMBAR.COM – Dinas Sosial Kota Payakumbuh menyiapkan anggaran sebesar Rp2,1 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kita sudah anggarkan Rp2,1 miliar di anggaran perubahan yang digunakan untuk program bantuan bagi masyarakat akibat kenaikan harga BBM,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan Suwandi di Payakumbuh, Senin.
Ia mengatakan BLT BBM dari APBD ini sesuai dengan arahan Presiden yang termaktub dalam peraturan menteri keuangan yang mana daerah diminta mengalokasikan dua persen dana transfer umum (DTU).
Disebutkannya bahwa sesuai data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terdapat 12.000-an KK yang masuk data kemiskinan di Kota Payakumbuh.
“Sementara untuk yang berada desil satu atau yang paling membutuhkan sebanyak 2.300-an KK, tiga ribuan desil dua dan sampai dengan desil empat itu jumlahnya 12.000-an KK,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dari 12.000-an KK yang termasuk dalam P3KE ini sebanyak kurang lebih 7.078 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BLT BBM dari pemerintah pusat yang disalurkan PT Pos Indonesia.
“Data ini yang akan kita sandingkan, siapa yang belum mendapatkan bantuan. Dari data ini nanti yang akan kita verifikasi dan validasi dengan kelurahan,” kata dia.
Ia mengatakan dari anggaran Rp2,1 miliar ini awalnya diperuntukkan untuk sekitar 3.300 KK yang berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Data 3.300 KK ini, sambungnya sudah disandingkan dengan penerima BLT BBM dari pemerintah pusat serta diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
“Namun BLT BBM ini ternyata diambil dari data P3KE yang baru saja hari ini kita dapatkan dari Bappeda. Ini yang nantinya akan kita verifikasi dan validasi,” ujarnya.
Ia mengatakan proses verifikasi dan validasi oleh pihak kelurahan dan akan diputuskan melalui musyawarah kelurahan.
“Awalnya akan disandingkan data P3KE ini dengan data penerima BLT BBM dari pemerintah pusat. Nanti data yang belum menerima inilah yang akan kita serahkan ke kelurahan,” ujarnya.
Disampaikannya bahwa beberapa yang akan diverifikasi dan validasi seperti orangnya masih hidup atau tidak, sudah pindah atau belum, dan tentunya layak atau tidak layak. (rdr/ant)
