BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wagub Sumbar, Audy Joinaldy melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, Senin (31/10/22) pagi. Hal tersebut dilakukan melihat kasus ginjal akut yang terus meningkat.
Kunjungan Wagub dilakukan dalam rangka mengecek pos pelayanan, kebersihan, respon IGD, hingga antisipasi peredaran obat-obatan yang dilarang dan ditarik BPOM akibat meningkatnya penyakit ginjal pada anak beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya ke apotek RSAM, Wagub tidak lagi menemukan adanya obat-obatan yang dilarang tersebut. Menurut apoteker yang ditanyai Wagub, sebagian dari obat-obatan yang dilarang memang tidak diresepkan di RSAM karena tidak terdaftar dalam e-katalog pengadaan obat.
Sementara sebagian obat-obatan lainnya yang diindikasi tercemar Etilen Glikol sudah langsung ditarik begitu BPOM menerbitkan larangan. Dengan begitu masyarakat tak perlu lagi khawatir untuk berobat ke rumah sakit.
Terkait dengan pelayanan kesehatan Wagub Audy berkeliling areal rumah sakit untuk bertanya langsung pada pasien-pasien yang berkunjung. Secara umum pasien mengaku puas dengan pelayanan RSAM, karena lingkungan yang bersih, respon pelayanan cepat, serta menerima pendaftaran secara online.
“Ini salah satu rumah sakit utama kita di Sumatera Barat yang pasiennya cukup banyak juga dari luar kota bahkan provinsi. Jadi kita harus cek, untuk memastikan dan meningkatkan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat,” kata Wagub Sumbar.
Karena kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar, Wagub meminta RSAM untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan layanan kesehatan.
Menanggapi Hal tersebut, Direktur RSAM drg. Busril menuturkan, guna peningkatan pelayanan kesehatan pihaknya akan membuka loket prioritas bagi geriatri atau pasien usia lanjut, dengan begitu pasien lansia bisa mendapat pelayanan lebih cepat.
Selain itu untuk memberikan pelayan maksimal, dalam waktu dekat RSAM juga akan melakukan peresmian gedung IGD baru dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara gedung IGD yang lama akan dijadikan poli pelayanan eksekutif. (rdr)
